Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Indonesia menilai dalam pengembangan energi baru terbarukan dibutuhkan kepastian investasi maupun insentif. Pasalnya, saat ini banyak kebijakan lintas instansi yang justru memberatkan pelaku usaha investasi pada energi baru dan terbarukan tersebut.
Wakil Kamar Dagang Indonesia bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Halim Kalla mengatakan, sebenarnya perusahaan lokal dan asing sudah mulai banyak yang perhatian kepada energi baru dan terbarukan tersebut.
“Namun, ada beberapa faktor yang membuat ketertarikan mereka sulit untuk implentasi. Seperti, ketidakpastian dengan adanya kebijakan yang berbeda-beda dari setiap institusi,” ujarnya.
Halim menyebutkan, adanya kebijakan yang berbeda-beda itu membuat pemerintah yang ingin mendorong EBT, tetapi respons pelaku usaha menjadi tidak tertarik karena ada departemen yang menekan.
“Jadi, harus diperhatikan juga terkait pricing maupun insentif seperti, kemudahan perizinan dan sebagainya. Hal itu agar pelaku usaha tidak merasa tertekan bila ingin mengembangkan EBT,” sebutnya.
Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengagas payung hukum yang lebih kuat untuk EBT yakni, undang-undang. Salah satu cara agar undang-undang bisa rampung adalah dengan membuat naskah akademik.
Untuk itu, DPR membuat seminar nasional bertajuk urgensi undang-undang EBT dengan harapan bisa dibuat naskah akademik demi melancarkan jalan menuju pembuatan undang-undang.
