Bisnis.com, JAKARTA- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai jajak pendapat yang dillakukan Parlemen Eropa dan memenangkan suara menolak penggunaan biodiesel yang berasal dari minyak sawit mentah menjadi tambahan kampanye negatif bagi CPO.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan memang hasil voting masih di tahapan pembahasan di parlemen bukan di tingkat pemerintahan, dan belum menjadi undang-undang, sehingga tidak bisa diimplementasikan.
“Namun ini [voting penolakan biodiesel CPO] sudah bernada negatif,”kata Joko kepada Bisnis.
Tudingan negatif yang ditujukan bagi CPO, termasuk yang berasal dari kawasan Eropa, bukan kali yang pertama.
Joko menilai Eropa selalu saja menciptakan upaya yang bernuansa kampanye negatif bagi produk CPO.
“Ini [lontaran kampanye negatif terhadap CPO] sebenarnya selalu tidak jauh dari kepentingan,” kata Joko.
Gapki mengemukakan bukan tidak mungkin jika tudingan negatif terhadap CPO untuk melindungi produk Eropa terkait bisnis minyak nabati.
Dikemukakan Eropa memiliki produksi besar dalam hal biji bunga matahari dan rapeseed yang seperti halnya CPO bisa dijadikan bahan baku biodiesel.
“Mereka (Eropa) punya industri cukup besar untuk rapeseed mauun maupun sun flower, (sehigga) sawit menjadi pesaing utama,”kata Joko.
Tentunya, nilai dia, setiap yang menganggu potensi komoditas ndalan, maka bukan tidak mungkin akan ada reaksi yang menentang dan menghambat bahkan melarang produk kompetititor, antara lain CPO.
“Ini story, Eropa selalu protektif,” kata Joko.
Seperti diketahui, sebelumnya Parlemen Eropa telah menjelaskan alasan dibalik sikap rencana untuk tidak menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku biodiesel.
Dari rilis yang disebarkan sebagai informasi untuk para jurnalis yang diterima Bisnis pada Senin (22/1/2018), menyebutkan alasan sikap itu.
Sikap itu diambil karena menilai biodiesel konvensional tidak berkontribusi untuk menekan emisi gas rumah kaca karena masalah perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC).
Disebutkan ILUC terjadi ketika penanaman tanaman sawit untuk bahan dasar biodiesel dinilai telah menggantikan produksi tanaman pangan tradisional untuk keperluan makanan dan pakan.
Penggunaan lahan untuk penanaman sawit, juga meluas ke lahan pertanian, hutan, dan lahan gambut.
Praktik penanaman tersebut menimbulkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar, yang menghilangkan penghematan emisi langsung dari biofuel berbasis tanaman.
Seperti diketahui pada Rabu (17/1/2018), telah dilakukan pengambilan suara (voting).
Tercatat, proposal yang mengatur larangan konsumsi sawit sebagai bahan pembuat biofuel, disetujui oleh 492 orang. Sementara itu, anggota parlemen yang menolak sebanyak 88 orang dan 107 orang lainnya menyatakan abstain.
Salah satu kebijakan yang dihasilkan melalui proses jajak pendapat yang digelar pada Rabu tersebut adalah menghapus minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasar biodiesel. Dalam penjelasannya, proposal tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit dianggap menjadi salah satu penyebab proses deforestasi.
Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan sawit untuk biodiesel di Uni Eropa akan berakhir pada 2021, yang menjadi periode awal diterapkannya undang-undang konsumsi energi Eropa yang baru.
Proses pengambilan suara pertama tersebut merupakan bagian dari prosedur legislatif biasa di Komisi Eropa. Langkah itu dilakukan untuk membentuk RUU yang akan diajukan ke Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa.
Setelah voting di tingkat parlemen, Komisi Eropa dan Dewan Eropa pada Februari 2018 yang akan membahas hasil jajak pendapat.
