Bisnis.com, JAKARTA- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mendesak pemerintah Indonesia proaktif untuk menangkis rencana Uni Eropa untuk melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan dasar biodiesel.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengemukakan crude palm oil (CPO) merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia.
“Ini [untuk kepentingan nasinal. [Total] ekspor [Indonesia] per tahun US$150 miliar, [diantaranya merupakan ekspor] CPO sebesar US$23 miliar,” kata Joko kepada Bisnis.
Joko mengatakan neraca perdagangan Indonesia tahun 2017 mencatatkan surplus U$11 miliar. Kinerja positif tersebut salah satunya ditopang dengan ekspor sawit.
Dengan nilai ekspor CPO sebesar US$23 miliar, ujarnya, maka sudah sepantasnya pemerintah menjaga kinerja ekspor minyak sawit mentah ke dunia.
Apalagi Indonesia bersama dengan mMalaysia merupakan dua negara yang paling besar menhasilkan CPO di dunia.
Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa bahkan melakukan jajak pendapat (voting) untuk mengambil keputusan rencana menghapus penggunaan energi terbarukan dari minyak sawit mentah) pada 2021.
Dalam pemungutan suara proposal petunjuk Parlemen Eropa dan dewan tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan pada 17 Januari 2017 terdapat 492 suara mendukung, 88 menolak, 107 abstain dan 64 lainnya tidak memilih atau tidak hadir.
Sidang pleno Parlemen Eropa telah mensahkan resolusi penghapusan minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan untuk kawasan itu melalui pengumpulan suara. Meski begitu, hasil tersebut belum menjadi keputusan final Uni Eropa.
Hasil jajak pendapat tersebut akan menjadi bahan dasar Parlemen Eropa dalam putaran negosiasi segitiga dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa yang akan dilakukan satu sampai dua bulan.
Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel menggalang aliansi bersama kedubes negara-negara produsen sawit untuk memprotes upaya Uni Eropa menghapus minyak sawit mentah sebagai bahan dasar energi terbarukan.
Aliansi tersebut terdiri dari Indonesia, Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia. Kesebelas negara tersebut akan menyusun surat bersama yang dilayangkan kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk protes.
Third Secretary Economic Affairs KBRI di Brussels Andi Sparringa mengatakan aliansi tersebut akan melakukan langkah kolektif yang ditujukan pada Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani sebagai bentuk tekanan politik.
Pertemuan tersebut akan dilakukan menjelang dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan Dewan Eropa pada Februari 2018 yang akan membahas hasil voting yang digelar pada Rabu (17/1). Adapun pemungutan suara itu mendukung penghapusan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku energi terbarukan.
“Pemerintah RI terus melakukan dialog secara berkesinambungan, konstruktif dan paralel dengan tiga institusi UE menjelang terjadinya perundingan trilogue, serta dengan kalangan Industri di UE,” kata Andi kepada Bisnis melalui surat elektroniknya, Jumat (19/1).
UE berencana untuk mengapus biofuel dan berbahan kelapa sawit masing-masing pada 2030 dan 2021. Langkah itu mendapat respons keras yang dilayangkan oleh Pemerintah RI.
Pemerintah menolak hasil laporan Parlemen Eropa dan menganggap rencana kebijakan tersebut sebagai diskriminasi. Keputusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip fair and free trade dan menjurus pada crop aparhteid. Apalagi usulan penghapusan CPO dalam energi terbarukan lebih awal hampir satu dekade dibanding biofuel.
Penghapusan tersebut dinilai berpotensi menurunkan nilai ekspor RI ke UE. Padahal minyak sawit mentah menjadi salah satu komoditas ekspor utama Tanah Air seilai US$2,5 miliar pada 2017.
Tren ekspor CPO RI ke UE telah mengalami penurunan volume hingga 4% selama periode 2013 – 2016. Namun nilai ekspor terus menunjukkan peningkatan dari US$1,8 miliar (Januari – September 2016) menjadi US$2,7 miliar secara year to year. Selain itu ekspor biodiesel RI tercatat sebesar US$19,3 juta pada Januari – September 2016 naik US$20,2 juta secara yoy.
