Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah mengimpor 500.000 ton beras –yang disuarakan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Wakil Presiden Jusfuf Kalla— dengan alasan untuk meredam gejolak harga beras di pasar ditolak oleh sejumlah daerah lantaran membuat petani miskin dan menangis.
Setidaknya, sikap menolak impor beras pada Kamis (18/1/2018) disuarakan oleh Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Petani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Ketua Kelompok Tani Tebu Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin dan Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhyana.
"Beras impor dari Thailand dan Vietnam yang akan masuk ke Indonesia akhir Januari 2018 akan merugikan petani," ujar Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba.
Parlindungan, yang sedang siap-siap untuk meninjau ke beberapa sentra produksi padi di Sumut seperti Kabupaten Simalungun untuk memastikan stok, mengatakan petani merugi karena impor dilakukan di tengah masuk musim panen padi.
"Impor akan menekan harga beras di tingkat petani, sementara dewasa ini masa dan memasuki musim panen," ujarnya.
Diakui, di Sumut, harga beras medium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.950 per kg atau rata - rata di atas Rp10.000 per kg.
Baca Juga
Namun, kenaikan diyakini sementara, karena Desember 2017 hujan terus turun sehingga mengganggu proses penjemuran padi dan berdampak pada berkurangnya pengadaan beras di pasar.
"Harga dipastikan stabil lagi karena pemerintah melalui Bulog sudah melakukan OP (operasi pasar) dengan harga di bawah HET atau sebesar Rp9.850 per kg," ujar Parlindungan Purba.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten menolak masuknya beras impor karena para petani di Banten saat ini sedang melakukan panen padi.
...adanya beberapa titik kekurangan beras di Jakarta yang mengakibatkan kenaikan harga, sebenarnya bisa dipasok dari daerah-daerah sentra padi termasuk Jawa Barat dan Banten yang dekat dengan Jakarta.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan Banten menolak masuknya beras impor ke Banten karena saat ini di Banten sedang berlangsung panen setiap hari di sejumlah wilayah sentra padi.
"Perkiraan produksi Januari hingga Maret 2018, mencapai 512.388 ton beras melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari - Maret sebesar 324.000 ton beras," kata Agus Tauchid.
Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi 188.388 ton beras pada perkiraan musim panen Januari-Maret 2018. Selain itu, stok beras di Bulog Banten, ada 6.295 ton beras atau cukup untuk ketahanan stok selama 2,6 bulan ke depan. “Jadi seberanya impor beras tidak diperlukan, dan kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani," kata Agus.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menilai impor beras oleh pemerintah belum perlu dilakukan, bahkan seharusnya Indonesia ekspor beras bukan malah impor beras. "Mendengar adanya wacana impor beras sangat disayangkan. Tidak perlu ada impor, harusnya kita ekspor beras," kata Irna, di Pandeglang.
Menurut Irna, adanya beberapa titik kekurangan beras di Jakarta yang mengakibatkan kenaikan harga, sebenarnya bisa dipasok dari daerah-daerah sentra padi termasuk Jawa Barat dan Banten yang dekat dengan Jakarta.
Apalagi, saat ini, petani sedang panen raya di seluruh nusantara, sehingga produksi beras juga melimpah, termasuk di Kabupaten Pandeglang para petani setiap hari sudah mulai panen terutama pada 17 kecamatan sentra produksi padi.
“Puncaknya panen itu nanti Februari-Maret. Mulai bulan ini sudah banyak yang panen," kata Irna.
Ia mengatakan, di Pandeglang, panen padi Januari sampai Maret seluas 31.669 hektare dengan produksi 188.351 ton gabah kering giling (GKG), yang akan menghasilkan beras sebanyak 116.777.62 ton.
Adapun kebutuhan beras per jiwa saat ini 100 sampai 120 kilogram per kapita per tahun atau setara 8,3 sampai 10 kilogram per kapita per bulan. "Dengan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang saat ini 1,2 juta orang, berarti untuk ketersediaan beras Januari sampai Maret berlebih yaitu 32,42 kilogram per kapita per bulan," katanya pula.
Menurutnya, saat ini luas panen padi mencapai 126.800 hektare dengan mampu memproduksi gabah 754.745 ton gabah kering panen (GKP) dan produksi padi ladang mencapai 11.115 ton, sehingga dari tahun 2016 dan 2017 surplus produksi padi di atas 122.000 ton setara beras, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sampai 9 bulan ke depan.
Petani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak kebijakan impor beras karena dikhawatirkan akan mengakibatkan harga komoditas ini di tingkat petani turun.
Nur Kholiq, salah seorang petani asal Desa Undaan Lor di Kudus, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan impor beras, mengingat saat ini petani tengah panen. "Tanpa ada impor beras, secara otomatis ketika terjadi panen raya harga jual beras tentu akan turun," ujarnya.
Ia khawatir kebijakan impor beras tersebut justru semakin memperparah turunnya harga jual beras di pasaran, sehingga berdampak pada penghasilan petani. Tingginya harga jual beras di pasaran, tidak akan bertahan lama, karena saat ini tengah memasuki musim panen.
Kepala Desa Undaan Lor Edy Pranoto mengakui kebijakan impor saat ini memang tidak tepat, karena petani di sejumlah daerah, termasuk di Kudus sedang panen. "Seharusnya, impor beras dilakukan ketika sedang tidak panen raya dan memang kebutuhan dalam negeri masih kurang," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini meminta, pemerintah meninjau ulang kebijakan impor beras tersebut, karena petani seharusnya semakin sejahtera.
"Kebijakan impor beras, justru membuat petani semakin terpuruk karena hasil panen padinya justru laku dengan harga lebih murah karena stok beras impor bisa menekan harga jual di pasaran," ujarnya Sri Hartini yang juga bakal calon bupati Kudus.
Ketua Kelompok Tani Tebu Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin mengatakan petani di sini menolak beras impor sehubungan di wilayahnya tengah memasuki musim panenan padi.
Penolakan beras impor itu tentu akan berdampak terhadap pendapatan petani karena jika beras impor melimpah dipasaran dipastikan harga gabah anjlok dan tidak menguntungkan.
Sebab, Februari mendatang akan memasuki musim panen raya dari tanam Oktober 2017. "Kami memperkirakan ribuan hektare tanaman padi diwilayahnya memasuki panen raya," katanya.
Ia mengatakan, saat ini harga gabah kering giling (GKG) Rp5.500/Kg dan di atas harga patokan pemerintah (HPP).
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan di sejumlah kecamatan di daerah ini mulai panen padi dari tanam Oktober 2017 seluas 20.000 hektare.
Selanjutnya, Februari mendatang panen raya seluas 55.000 hektare. "Kami menjamin persediaan beras lokal mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak perlu beras impor," katanya.
.JPG?w=300&h=221)
