Bisnis.com,JAKARTA- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mempertanyakan keputusan untuk membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton.
Pasalnya, selama ini pemerintah, berdasarkan data dari kementerian teknis, meyakini bahwa kebutuhan beras di Indonesia cukup untuk konsumsi dalam negeri.
"Kalau kita yakin dengan data yang dituliskan kementerian teknis, kita nggak impor bahkan bisa ekspor," katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis malam (11/1/2018).
Selain itu, keputusan untuk membuka keran impor saat ini dinilai sangat terlambat dan berpotensi menjadi mubazir jika merujuk pada data prediksi ketersediaan beras yang dimiliki Kementerian Pertanian.
"Kalau impor sekarang sudah telat, sudah terlambat karena katakanlah pemerintah bisa merealisasikan seperti janjinya, terus pertanyaannya kan dari sekarang sampai menuju akhir Januari kita pakai apa?" katanya.
Dihubungi terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mempertanyakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah.
Dia mengetakan, padahal sebelumnya pemerintah telah mengklaim beras surplus.
“Memang impor bisa bimsalabim. Kalau diputuskan sekarang, datangnya bulan depan. Sementara Februari sudah masuk panen. Fluktuasi harga terjadinya sekarang bukan bulan depan,” kata dia kepada Bisnis malam ini, Kamis (11/1/2018).
Seperti diketahui Kementerian Perdagangan mengemukakan akan mengimpor 500.000 ton beras jenis khusus pada pekan terakhir bulan ini untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Meski menyebut beras dengan sertifikasi khusus, pemerintah mengemukakan harga yang akan dijual berada di bawah harga eceran tertinggi beras medium. Upaya ini dilakukan untuk menutupi minimnya beras medium.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan beras yang akan diimpor bersertifikasi khusus dan jenisnya tidak ditanam di dalam negeri.
“Sebanyak 500.000 ton start awal. [Diimpor] dari berbagai negara yang ada beras. Vietnam, Thailand kita masukkan,” kata Enggar di Jakarta pada Kamis (11/1/2018) malam.
Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan sambil menunggu panen raya yang diharapkan mulai terjadi pada Februari atau Maret. Pihaknya juga tak mau mengambil risiko untuk mengurangi pasokan beras yang ada.
Jenis beras yang diimpor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018. Namun belum diketahui bagaimana syarat impor tersebut. "Januari pasokan ini akan masuk dan terus kita masukkan," ujarnya.
