Bisnis,com, Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada November tahun lalu, jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu atau Becakayu seksi 1BC yang menghubungkan Cipinang—Jakasampurna sepajang 8,26 kilometer telah menjadi salah satu jalan alternatif bagi warga Bekasi menuju Cawang, Jakarta Timur selain jalan tol Jakarta—Cikampek yang selalu macet terlebih saat jam sibuk.
Nurul Annisa, karyawan swasta asal Tambun, Bekasi, mengaku telah beberapa kali memanfaatkan jalan tol yang sempat mangkrak tersebut untuk menuju kantornya yang terletak di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.
“Di tol Japek [Jakarta—Cikampek] bisa sejam lebih baru sampai Bekasi Barat, lewat situ [Becakayu] cuma 15 menit aja meski ada macetnya di dekat exit tol. Enak sih, tapi mahal,” ujarnya.
Saat ini pemerintah memberlakukan sistem tarif tol terbuka sebesar Rp14.000 untuk kendaraan golongan I yang menggunakan jalan tol Becakayu sepanjang total 21,04 kilometer.
Sistem tarif tol terbuka artinya pengguna jalan dikenakan tarif merata baik untuk jarak terdekat maupun terjauh. Hal ini berbeda dengan sistem tarif tertutup karena pengguna jalan dikenakan tarif sesuai jarak tempuhnya per kilometer.
Mahalnya tarif jalan tol Becakayu tak hanya dirasakan oleh Nurul. Iqbal Musyaffa, karyawan swasta lainnya, juga mengaku pernah sekali menjajal Becakayu untuk menuju ke arah Cawang. Namun, Iqbal lebih memilih menunggu jalan tol tersebut beroperasi seluruhnya sebelum menggunakannya kembali secara rutin.
Baca Juga
“Mahal banget untuk rute pendek dan tidak efisien, pas turun malah langsung ketemu bottleneck. Niatnya mau ke Halim, tapi kan belum nyambung, baru bisa sampai Cawang,” ungkapnya.
Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), mengakui jika besaran tarif tol Becakayu cukup mahal dibandingkan dengan tol lainnya seperti Jakarta—Cikampek.
Menurutnya, perhitungan tarif tersebut didasarkan pada sejumlah faktor untuk pengembalian investasi badan usaha dan biaya konstruksi struktur tol yang lebih mahal karena dibangun secara melayang.
"Kami ada hitungan, Rp14.000 untuk mengembalikan investasinya. Nah, di sini strukturnya dibikin elevated, lebih mahal dari yang biasa. Namun, Rp14.000 ini masih di bawah willingness to pay masyarakat kok," ujarnya.
Herwidiakto, Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM), pengelola jalan tol Becakayu, menjelaskan bahwa setelah diresmikan pada Novmber tahun lalu hingga awal tahun ini, lalu lintas harian rata-rata (LHR) tol Becakayu terbilang sepi, yaitu rata-rata 11.000 kendaraan per hari.
Angka ini jauh di bawah prediksi BPJT yang memperkirakan LHR untuk seksi 1BC dapat mencapai 22.000 kendaraan setiap hari.
“LHR masih 11.000. Maklum, masih pendek, tapi nanti kalau sudah nyambung dengan Pasar Gembrong kan sudah murah” ungkapnya.
Akan tetapi, perusahaan optimistis jumlah tersebut berpotensi bertambah menjadi 40.000 kendaraan per hari manakala konstruksi sudah tersambung seluruhnya dan jalan tol Becakayu terhubung dengan jalan tol Wiyoto Wiyono di sebelah utara dan jalan tol Jakarta—Cikampek di sisi selatan.
KEPASTIAN INVESTASI
Bagi badan usaha, tarif tol yang tinggi merupakan salah satu bentuk kepastian investasi yang diberikan pemerintah. Sayangnya, saat ini masyarakat terpaksa harus bersabar hingga setidaknya 2 tahun ke depan untuk menikmati manfaat maksimal dari jalan tol Becakayu.
Berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol awal, ruas tol Becakayu yang dibangun dengan investasi mencapai Rp9,50 triliun tersebut membentang sepanjang total 21,04 kilometer.
Perinciannya adalah seksi 1 Kasablanka—Jaka Sampurna sepanjang 11 kilometer dan seksi 2 yang menghubungkan wilayah Jaka Sampurna—Duren Jaya didesain sepanjang 10,04 kilometer.
Akan tetapi, saat ini Herwidiakto mengaku tengah mengajukan perpanjangan ruas hingga Tambun, dengan penambahan panjang sekitar 3,50 kilometer. Dengan penambahan tersebut, diperkirakan terjadi pembengkakan biaya investasi menjadi Rp13 triliun.
“Kami targetkan untuk jangka pendek ini bisa tersambung sampai Bekasi Barat pada Juli 2018. Kalau sampai Tambun mungkin 2019,” ujarnya.
Sementara itu, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menilai bahwa penerapan tarif maksimal sebesar Rp14.000 saat kondisi jalan tol belum beroperasi sepenuhnya adalah bentuk ketidakadilan bagi pengguna jalan. Pasalnya, bentuk pelayanan yang diberikan pun belum maksimal.
“Setidaknya diberikan insentif atau diskon. Tarif flat itu oke, tapi dengan catatan tolnya sudah beroperasi penuh. Jadi, adil dari sisi pelayanan,” ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa secara umum penetapan tarif tol memang tidak adil bagi masyarakat karena pasti mengalami kenaikan setiap 2 tahun sekali berdasarkan inflasi.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut supaya pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Jalan, serta regulasi mengenai standar pelayanan minimal (SPM) tentang jalan tol.
Menurutnya, sudah sepatutnya hasil audit pemenuhan SPM operator jalan tol diumumkan secara transparan kepada publik.
