Bisnis.com, JAKARTA - APBN Jepang untuk tahun fiskal 2018 mencapai 97,7 triliun yen atau setara dengan US$860 miliar, menjadikannya yang terbesar sepanjang sejarah Negeri Sakura.
Anggaran tersebut lebih tinggi dari budget tahun fiskal 2017 yang sebesar 97,5 triliun yen. Reuters melaporkan Jumat (22/12/2017) naiknya anggaran didorong oleh pengeluaran sosial untuk mengurus penduduk yang masuk dalam kategori lansia dan tingginya tensi di kawasan Asia Timur terkait aktivitas uji coba nuklir Korea Utara (Korut).
Namun, bengkaknya anggaran membayangi upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk melakukan reformasi fiskal. Kabinetnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi untuk mengerek penerimaan dari pajak dan mengurangi utang baru, serta kebijakan suku bunga rendah dari bank sentral untuk mengatasi besarnya biaya dari utang publik.
Ekonom senior Nomura Securities Masaki Kuwahara mengatakan kebijakan fiskal Abe sangat bergantung pada perbaikan ekonomi dan proyeksi penerimaan pajak yang optimistis. "Saya tidak melihat keinginan kuat untuk menyelesaikan utang publik dari anggaran ini," ujar dia.
Penerimaan pajak untuk 2018/2019 diperkirakan mencapai 59,1 triliun yen, yang tertinggi sejak tahun fiskal 1991 ketika Jepang mengalami bubble aset.
Sementara itu, Menteri Keuangan Taro Aso menyatakan anggaran tersebut akan membantu ekonomi dan mencapai reformasi fiskal pada waktu yang sama. Sebagian pengeluaran, lanjut dia, difokuskan untuk mendorong produktivitas dan investasi di Sumber Daya Manusia (SDM).
Kabinet Abe juga menyetujui budget ekstra untuk tahun fiskal 2017, dengan nilai 2,7 triliun yen dan penerbitan obligasi tambahan sebesar 1,2 triliun yen.
