Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak ingin proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya kelak membebani keuangan negara. Oleh karena itu, pihak Jepang diminta menghitung struktur pendanaannya seefisien mungkin.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia selalu mencari pilihan investor terbaik. “Kami minta betul-betul supaya efisien. Jadi jangan sampai nanti ada orang lain [selain Jepang] bisa mendanai lebih murah. Tapi kami tetap ambil mereka [Jepang],” katanya melalui siaran pers, Kamis (14/12/2017).
Luhut membahas mengenai hal tersebut saat bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo pada Rabu lalu. Pertemuan tersebut menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia pada Januari 2018.
Menko menekankan jangan sampai terjadi pembengkakan hutang yang berlebihan dan tidak jelas pengembaliannya. Sebab, kata Luhut, pemerintah Indonesia sekarang tidak mau asal berhutang sekalipun Jepang pernah berjasa di masa lalu.
Luhut memaparkan bahwa pada awal-awal 1970 perekonomian Indonesia pernah tertolong lewat pinjaman lunak dari Jepang. Hampir separuh APBN saat itu berasal dari pinjaman Jepang. Sejarah hubungan kedua negara terus berlanjut hingga saat ini lewat berbagai proyek kerja sama dengan Jepang yang ada di Indonesia.
Saat ini proses pengerjaan jalur kereta api Jakarta- Surabaya dalam tahap studi yang diperkirakan rampung pada Maret 2018. Studi tersebut untuk membandingkan antara penggunaan rel kereta api dengan lebar trek standar (1.435 mm) atau narrow gauge (di bawah 1.435 mm).
Pemerintah Jepang juga mendorong berjalannya pengembangan pelabuhan Patimban, jalan tol Trans Sumatra, juga investasi sektor energi seperti distribusi gas ke Indonesia timur, listrik, dan sektor migas.
Selain proyek kerja sama di atas, selama pertemuan dibahas juga mengenai rencana kerja sama pengamanan maritim. Jepang menawarkan bantuan satelit yang bisa mencakup seluruh wilayah Asean. Jepang akan bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan pencurian ikan di Indonesia.