Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu meningkatkan kinerja ekspor sektor perikanan dengan cara mengatasi beragam hambatan dalam aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berorientasi ekspor.
"Indikasi dan fakta menurunnya nilai dan volume ekspor perikanan yang terjadi sepanjang 2017 perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. KKP mesti mencari cara agar realisasi ekspor tahun ini bisa mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya," kata Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan dalam rilis di Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Menurut Abdi Suhufan, KKP mesti menjaga momentum meningkatnya stok ikan di laut Indonesia agar sejalan dengan peningkatan nilai ekspor karena hal itu dinilai juga akan mendorong perekonomian domestik.
Ia mengingatkan, berdasarkan data KKP nilai ekspor perikanan sampai September 2017 baru mencapai US$3,4 miliar dari target US$5,1 miliar.
Dengan demikian, ada selisih target dan realisasi ekspor yang sangat besar dan harus ditutup sampai dengan Desember 2017 yaitu US$1,7 miliar. "Ada dua hal yang menjadi momentum KKP untuk pacu ekspor yaitu kondisi domestik dengan peningkatan stok ikan dan kondisi eksternal dengan meningkatnya permintaan ekspor dari negara tujuan," kata Abdi.
Untuk itu, ujar dia, KKP perlu menelusuri hal ini dengan membuat peta masalah dan solusi agar peluang peningkatan ekspor bisa segera dipenuhi oleh pelaku perikanan dalam negeri.
Baca Juga
Terkait dengan ekspor, KKP juga memperjuangkan agar produk perikanan nasional yang diimpor oleh Uni Eropa mendapatkan pengurangan tarif bea masuk guna menggenjot ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan RI.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyebutkan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi, yaitu sekitar 6-24 persen, namun sejumlah negara lainnya ada yang tidak dikenakan tarif bea masuk.
"Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama nol persen, ini yang sedang kita perjuangkan," paparnya.
Ia mengemukakan baik pihak industri nasional maupun global saat ini turut mengakui bahwa pihaknya mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, antara lain dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label aman.
Ia menjelaskan ikan yang mereka jual bukanlah ikan yang berasal dari hasil penangkapan yang menggunakan cara-cara yang ilegal serta aman untuk dikonsumsi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dibukanya penerbangan langsung di kawasan pulau-pulau terluar sebagai hubungan terdekat untuk gerbang ekspor ikan segar.
Menteri Susi mengatakan ikan segar menjadi hasil produksi yang mahal untuk diekspor, namun tidak didukung dengan akses dan transportasi sehingga ikan segar tersebut terpaksa dijual dalam keadaan beku.
"Saya minta Pak Menko untuk meminta Menteri Perhubungan membuka jalur terluar dari utara dan selatan terutama Indonesia timur ke hub karena ada kenaikan ekspor ikan segar dari Maluku ke luar. Ini butuh penerbangan langsung," kata Menteri Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).
.JPG?w=300&h=221)
