Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyatakan bakal kooperatif terhadap ketentuan pengangkutan nikel yang dirumuskan oleh Organisasi Maritim Dunia (IMO). Pengangkutan nikel menjadi perhatian karena menjadi bagian dari International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC)
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Rudiana mengatakan di sela-sela Sidang Majelis IMO, penangkutan nikel menjadi ulasan karena Indonesia merupakan salah satu engara produsen nikel di dunia. “Fokus IMO pada kegiatan ini di Indonesia adalah pada pengangkutan nikel yang memiliki risiko pengangkutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/12/2017).
Rudiana menuturkan, nikel bisa mencair dalam perjalanan sehingga berpotensi menganggu stabilitas kapal. Bila tidak ditangani secara khusus, perubahan wujud itu bisa membayahakan keselamatan kapal. Oleh karena itu, penanganan saat sebelum loading, saat loading, dan pengangkutan harus menggunakan metode khusus.
Pengangkutan nikel secara khusus diatur dalam IMBSC Code. Ketentuan ini melengkapi pengangkutan kargo curah pada yang ada dalam chapter VI The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 atau Konvensi Solas.
Kode ini mengatur penyimpanan dan pengangkutan kargo curah padat dengan memberikan informasi mengenai resiko bahaya yang dibawa pada pengangkutan beberapa jenis kargo curah padat dan prosedur yang harus dilakukan pada saat adanya pengangkutan. Oleh karena itu, Rudiana menekankan, Indonesia akan mengikuti dan patuh dalam memenuhi aspek keselamat an pelayaran khususnya penempatan muatan nickel ore di atas kapal.
Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan IMO menggelar National Awareness Workshop on the Implementation of the International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC) Code, with Special Focus on Cargoes that may liquefy di Jakarta, 6 November 2017 lalu.
Workshop tersebut, diselenggarakan atas kerja sama dengan IMO dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP). Program ini peningatan kapasitas negara anggota dalam menerapkan instrumen IMO secara menyeluruh untuk keselamatan dan keamanan pelayaran, peningkatan perlindungan lingkungan dan fasilitasi jalur maritim internasional.
