Bisnis.com, JAKARTA - Usulan pembentukan Pansus Energi DPR seharusnya bertujuan untuk memperbaiki regulasi terkait tata kelola migas nasional.
Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina mengatakan melalui Pansus, DPR bisa bertanya kepada Kementerian ESDM mengenai langkah-langkah perbaikan tata kelola migas.
Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menyediakan program yang berpihak kepada masyarakat, namun di sisi lain tidak menyebabkan BUMN merugi," kata Adnan dalam rilisnya, Kamis.
Sejumlah kebijakan pemerintah, menurut Adnan, menyebabkan buruknya tata kelola migas. Contoh paling mudah, terkait program BBM Satu Harga yang tidak memiliki landasan hukum.
Tanpa payung hukum, lanjut Adnan, ternyata pemerintah memberi penugasan yang sangat membebankan Pertamina. Bahkan, karena kebijakan itu, BUMN itu harus menanggung potensi kerugian hingga Rp19 triliun.
"Makanya Pansus ini sangat penting, agar Pertamina tidak kembali menjadi korban. Dengan Pansus, DPR bisa mendesak pemerintah untuk menerbitkan payung hukum BBM Satu harga, termasuk solusi agar Pertamina tidak rugi," ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan selama ini terdapat inkonsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Imbas dari inkonsistensi itu antara lain kerugian yang dialami Pertamina.
Marwan mencontohkan formula penetapan harga BBM melalui Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Sesuai peraturan tersebut, kata Marwan, variabel utama yang berubah adalah harga minyak dunia dan nilai tukar.
Selain itu, terdapat komponen biaya lain, seperti pengangkutan, biaya pengilangan, dan marjin untuk badan usaha dan SPBU.
Namun, kata Marwan, saat ini terdapat beberapa komponen biaya yang tidak konsisten diterapkan. Misalnya, marjin dan juga biaya pengangkutan. Belum lagi, terkait kenaikan harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah.
"Saya bukan mendorong harga BBM naik. Saya bicara tentang konsistensi. Kalau tidak mau harga naik, negara harus bertanggung jawab melalui subsidi. Jangan mengorbankan BUMN. Karena BUMN kita perlukan untuk menjamin ketahanan energi," tegasnya.
Tidak hanya harga BBM yang menyebabkan Pertamina merugi. Marwan juga menyebut, adanya penugasan yang tidak dibarengi dengan pemberikan subsidi seperti BBM Satu Harga. Program tersebut, menurut Marwan sangat membebani Pertamina dan bahkan balik modal saja tidak.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah sebaiknya menjadikan program inisecara resmi, misalnya melalui Surat Keputusan Presiden. Dengan adanya mekanisme legal semacam itu, program tersebut bisa dianggarkan melalui APBN.
"Namun kalau hanya melalui perintah lisan, Pertamina bisa menjadi korban lagi," tutur Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
