Pembangunan Infrastruktur Butuh Tenaga Ahli

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Yanita Petriella | 22 November 2017 18:50 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan rangka baja proyek infrastruktur di Jakarta. - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga ahli. Saat ini total tenaga kerja konstruksi mencapai 8,2 juta orang dimana baru 9% atau sekitar 700.000 orang yang memiliki sertifikatsi keahlian.

"Kompetensi tenaga kerja konstruksi akan terus kami tingkatkan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/11/2017).

Di Kementerian PUPR, para insan muda PUPR akan terlebih dahulu ditugaskan pada proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia hingga pelosok. “Anak muda PUPR saya “jemur” di lapangan. Untuk memenangkan kompetisi kehidupan ke depan yang keras, kita harus siap & lebih keras menghadapinya," kata Basoeki.

Para wisudawan setelah lulus nanti bukanlah akhir belajar namun awal menggali kapasitas diri. “Kuncinya adalah jangan pernah meninggalkan almamater. Jangan jauh dari almamater karena dari kampus-lah anda bisa meningkatkan kemampuan diri. Lalu, jangan lelah untuk belajar karena dengan keyakinan dan doa pasti akan berhasil,” ucapnya.

Kapasitas yang dimaksud adalah kompeten, integritas, inovatif dan profesional. Motto yang dimiliki menteri Basoeki yakni berani, kuat dan berjiwa seni.

"Berani kalau kita kompeten. Kalau tidak kompeten kita tidak akan berani berhadapan dengan konsultan asing, karena minder. Integritas juga harus dipegang menjadi nilai-nilai dimanapun kita berperan,” jelas Basoeki.

Pihaknya juga menekankan kepada semua insan PUPR untuk menghindari praktek korupsi. “Kalau ada yang meminta atau menerima uang dari kontraktor dan konsultan akan saya pecat,” jelasnya.

Dikatakannya pula bahwa kepemimpinan yang kuat dan fokus pada apa yang dikerjakan juga penting seperti yang ditunjukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengalihkan subsidi BBM untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintah saat ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain untuk bisa bersaing,” kata Basoeki. Kompetisi sekarang bukan lagi antara yang besar dengan kecil, tapi antara yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik kualitasnya.

Kebijakan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, menjadikan Indonesia sebagai pasar jasa konstruksi terbesar di Asean dan ke-4 di Asia dengan nilai US$ 267 miliar yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku konstruksi nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top