Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah optimistis dapat meningkatkan indeks keuangan inklusif masyarakat mencapai 75% pada tahun 2019.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan angka tersebut sesuai dengan target yang sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo menyusul dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
“Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019,” ungkap Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi Pembahasan SNKI, Jumat (17/11).
Dalam hal ini, untuk mencapai target keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019, diperlukan penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi.
Oleh karenanya, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga SNKI untuk mencapai target tersebut.
Pertama, Edukasi Keuangan. Kedua, Hak Properti Masyarakat yang konkretnya sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan.
Ketiga, Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Keempat, Perlindungan Konsumen. Kelima, Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah.
“Untuk Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, disini lebih banyak berperan Kemensos dan Bank Indonesia dimana Bank Indonesia melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran,” tutur Darmin.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan selain menyiapkan pilar-pilar strategi penyokong SNKI, pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan.
Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Harapannya dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia, ini dapat memberikan dampak positif khususnya agar masyarakat kecil dapat terangkat kesejahteraannya.
“SNKI bukan hanya sekedar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan,” tambahnya.
Adapun, rapat tersebut juga turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng.
.JPG?w=300&h=221)
