FASILITASI UMKM: Kemitraan Pembiayaan Digodok

Pemerintah tengah menggodok skema kemitraan antara perbankan dan pelaku usaha kecil mikro dan menengah sebagai jalan mengatasi masalah akses pembiayaan untuk pengembangan pasar
M. Nurhadi Pratomo | 15 November 2017 17:53 WIB
Ilustrasi. - .

Bisnis.com, TANGERANG— Pemerintah tengah menggodok skema kemitraan antara perbankan dan pelaku usaha kecil mikro dan menengah sebagai jalan mengatasi masalah akses pembiayaan untuk pengembangan pasar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengungkapkan bakal menggandeng perbankan untuk bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal itu untuk mengatasi masalah akses perbankan yang selama ini kerap dikeluhkan para pelaku usaha di sektor tersebut.

“Nanti kita sesuaikan dengan skema pembiayaan mereka [bank]. Jadi sudah berbicara untuk membuat konsep pembiayaannya seperti apa,” ujarnya di Tangerang, Banten, Rabu (15/11/2017).

Tjahya menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar pelaku UMKM dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas. Cara serupa ditempuh pemerintah dalam program kemitraan antara ritel modern dan warung tradisional yang melibatkan perbankan.

Dengan demikian, sambungnya, warung yang bermitra dan menjadi nasabah bank mendapatkan akses kredit. Dana tersebut digunakan sebagai modal membeli barang dagangan.

Selain pembiayaan, Dia menyebut pemerintah melakukan beberapa program untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Salah satunya dengan memfasilitasi pameran mall to mall bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Tjahya mengklaim program tersebut sebagai bentuk untuk memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku umkm. Beberapa di antaranya berhasil meningkatkan penjualan setelah mengikuti pameran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APPBI Alphonuz Widjaja menyatakan para pelaku usaha memberikan dukungan kepada UMKM dengan memberikan ruang pameran strategis di pusat-pusat perbelanjaan. Bahkan, tempat tersebut diberikan tanpa memungut biaya.

Kendati demikian, APBBI tetap memberikan persyaratan bagi UMKM yang ingin melakukan pameran di pusat perbelanjaan. Salah satunya terkait tampilan yang harus menyesuaikan perkembangan zaman.

“Memberikan persyaratan sedikit karena mal zaman sekarang modelnya lebih ke gaya hidup. Tampilan ini menjadi daya tarik buat mereka melihat dan ini yang menjadi penting,” jelasnya.

Alphonuz mengungkapkan program pameran bagi UMKM di pusat perbelanjaan ditargetkan dapat masuk ke kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Bali. Tema yang diusung akan disesuaikan dan didiskusikan dengan Kemendag.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun sebelumnya menjelaskan memang saat ini banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengembangkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Hal tersebut disebabkan oleh akses pembiayaan ke perbankan yang masih minim.

Menurut catatan Bisnis, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1 triliun pada 2018. Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp1,5 triliun.

Dari total anggaran 2017, sebesar Rp600 miliar disalurkan ke koperasi dan Rp900 miliar lainnya untuk pelaku UMKM. Saat ini, realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM kepada koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada anggota koperasi serta pelaku UMKM pada 2017 baru mencapai 70%. 

Tag : mal
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top