Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menawarkan pada pemerintah Maroko peluang investasi di sektor pariwisata di Indonesia, khususnya bidang pariwisata bahari.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono sesuai yang dilansir Antara, mengatakan potensi wisata bahari yang besar baru dimanfaatkam sekitar 4% dari total pariwisata Indonesia.
"Untuk itu, saya mendiskusikan tentang pembangunan marina, salah satunya. Kita memerlukan banyak marina di Indonesia. Tapi saat ini baru ada sekitar empat saja yang representatif. Jadi bisa dibayangkan, negara sebesar Indonesia yang jumlah pulaunya hingga ribuan, tapi jumlah marina yang bisa diandalkan baru ada empat. Tentunya, ini merupakan objek investasi yang luar biasa," katanya lewat rilis, Jumat (10/11/2017).
Agung menjelaskan peluang kerja sama dengan Maroko di sektor pariwisata nantinya bisa mencakup kawasan wisata bahari, halal, sejarah, kuliner hingga lainnya. "Siapa tahu mereka mau menginvestasikan di bidang itu," ujarnya.
Agung dalam kunjungannya ke Maroko juga mempromosikan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Maroko dan sekitarnya.
"Saat ini Indonesia sudah mempunyai trayek khusus untuk menuju ke Maroko. Kita minta juga masyarakat Maroko bisa datang berbondong-bondong ke Indonesia karena kita mempunyai latar belakang religi yang relatif sama," ujarya.
Guna mengejar target mencapai kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019, Agung menilai promosi pariwisata ke sejumlah negara perlu terus dilakukan. "Jadi banyak hal yang kita ingin kerjasamakan, baik dari sisi investasi maupun pengembangan pariwisata itu sendiri," katanya.
Pada awal Desember 2017, Raja Maroko berencara mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut rencana kerja sama kedua negara.
"Kedatangan Raja Maroko ini dalam rangka untuk membicarakan lebih lanjut kerja sama yang akan dibangun dengan Indonesia," katanya seraya menambahkan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait untuk persiapan kerja sama.
