Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Pertanian akan memberdayakan sekitar 23.000 penyuluh swadaya guna mengawal produktivitas 11 komoditas nasional mulai dari hulu hingga hilir.
Adapun 11 komoditas yang menjadi perhatian pemerintah tersebut di antaranya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, sapi, kakao, tebu, kelapa dan kopi.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan, Fathan A Rasyid mengatakan saat ini Kementan masih sangat kekurangan tenaga penyuluh untuk membina kelompok tani mulai dari penyediaan benih hingga menyiapkan pasar.
"Kami akan memperkuat tenaga penyuluh kita yang saat ini totalnya sekitar 30.000 orang dari tenaga PNS di desa maupun CPNS karena peran penyuluh ini sangat penting bagi perkembangan pertanian kita sesuai dengan Permentan No.67 Tahun 2016," katanya di sela-sela Konsolidasi dan Evaluasi Penyelanggaraan Penyuluhan Pertanian Melalui Dana Dekonsentrasi, Kamis (9/11/2017).
Dia menjelaskan idealnya satu desa satu penyuluh, tetapi saat ini satu penyuluh masih harus mengawal 2 sampai 3 desa bahkan 4 desa. Para penyuluh melakukan kunjungan dan supervisi kepada para petani setidaknya 2 minggu sekali setiap kelompok.
"Sekarang ini kan penganngkatan PNS ada moratoriumnya, makanya kami memperkuat tenaga penyuluh dari penyuluh swadaya yang kita latih dan bina," imbuhnya.
Baca Juga
Fathan mengatakan dalam program penyuluhan tersebut pemerintah tahun ini menggunakan anggaran Rp531 miliar, dana tersebut hanya digunakan untuk honor penyuluh 70% dan sisanya untuk operasional.
"Sejak kami memperkuat pengawalan pertanian mulai 2015, 2016 dan sampai tahun ini produksi komoditas padi kita sudah surplus nahkan kita sudah mulai ekspor ke Malaysia. Tahun ini kita berusaha mengawal kedelai, kita punya target 500.000 ha untuk penanaman kedelai," jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah dan penyuluh untuk mendata petani dan membuat kelembagaan kelompok tani berupa koperasi atau PT agar para petani dapat menerima manfaat bantuan pemerintah misalnya subsidi pupuk.
Menurutnya hingga saat ini masih banyak petani yang belum berkelompok, atau berdasarkan data hanya sekitar 554.000 kelompok tani.
"Kalau tidak berkelompok, petani akan susah mendapatkan manfaat program pemerintah. Namanya juga masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jadi ya harus kelompok," ujarnya.
