Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menolak sistem tata niaga kedelai yang kini tengah dibahas Kementerian Pertanian.
Aspirasi ini disampaikan ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui surat tertanggal 30 Oktober 2017, seperti yang diterima Bisnis pada Selasa (31/10).
Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin menyampaikan sistem tata niaga kedelai yang berjalan selama ini cukup kondusif dan menguntungkan bagi pengrajin tahu dan tempe.
Dia menyebut pasokan kedelai terjamin. Harga kedelai impor stabil dan cukup murah sekitar Rp6.500 per kg dibandingkan kedelai lokal Rp8.500 per kg. Kualitas kedelai impor cukup baik dan memenuhi standar kesehatan.
"Perajin tempe tahu juga selalu membeli kedelai lokal dari petani dan terserap habis. Ini menjadi bukti bahwa Gakoptindo mendukung swasembada kedelai," kata dia.
Namun, Aip khawatir rencana mengendalikan impor pada 2018 justru akan menyebabkan kelangkaan kedelai, kemudian mengerek harga kedelai lebih tinggi. Apalagi, Menteri Pertanian menginginkan pemasukan kedelai harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
Dia berharap Kementerian Pertanian tidak hanya memprioritaskan petani kedelai, tetapi juga perajin tahu tempe yang membutuhkan kepastian bahan baku.
"Produksi kedelai lokal yang direncanakan 3,5 juta ton per tahun akan sangat sulit tercapai. Hal ini berdasarkan pengalaman kami membeli kedelai lokal dalam jumlah sedikit," imbuhnya.
