Bisnis.com, JAKARTA -- Masyarakat Maluku menagih janji pemerintah pusat menjadikan provinsi itu sebagai lumbung ikan nasional.
Desakan itu dikemukakan pakar perikanan dari Universitas Pattimura, Alex Retraubun, dalam Rembuk Nasional 2017, Senin (23/10/2017). Menurut dia, rencana lumbung ikan nasional di Maluku sudah bertahun-tahun dibicarakan, tetapi hingga kini belum terwujud.
Dia pun menyayangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tidak memberi kepastian.
"Seharusnya beliau bilang tidak setuju itu jalan atau go [setuju program berjalan]. Beliau itu penanggung jawab kebijakan nasional, tapi tidak ada statement sedikit pun," ungkap mantan Wakil Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan payung hukum penobatan Maluku sebagai lumbung ikan nasional sedang dikaji (Bisnis.com, 9/2/2017). Menteri Susi juga sempat menyatakan dirinya menunggu arahan Presiden untuk merealisasikan rencana itu.
Pakar kelautan dari Universitas Hasanuddin Sudirman Saad yang juga panitia Rembuk Nasional 2017 mengatakan, desakan realisasi lumbung ikan nasional di Maluku juga sempat disampaikan masyarakat saat Rembuk Daerah 2017 di Unpatti pada September.
Baca Juga
"Masyarakat Maluku dan akademisi Unpatti mendesak pemerintah mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Ini harus menjadi perhatian," kata mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP itu.
Maluku menyimpan potensi perikanan 3,4 juta ton atau 27% stok ikan nasional, sedangkan Maluku Utara 1,25 juta ton atau 10% dari stok ikan nasional. Laut Banda bahkan dikenal dunia sebagai area migrasi bermacam spesies tuna, termasuk tuna sirip kuning (yellowfin tuna).
Orientasi Kepulauan
Alex juga menyampaikan agar pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah-wilayah kepulauan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurut dia, pembangunan wilayah kepulauan, seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Bangka-Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada beragam sektor.
Dia memberi contoh Kepulauan Riau sebagai perbatasan internasional yang bisa berperan sebagai jalur perdagangan dunia dan pertahanan.
Dia pun berpendapat pemusatan perhatian pada wilayah kepulauan akan membuat program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan lebih efektif. Dia memberi contoh program keramba jaring apung yang lebih cocok disalurkan ke masyarakat kepulauan ketimbang pantai utara Jawa.
"KJA di pantura, kena cuaca buruk, langsung hancur. Tapi kalau bikin di Kepulauan Seribu atau Babel, relatif tidak terpengaruh cuaca. Dengan begitu, bantuan KJA, alat tangkap, akan efektif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
