Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyepakati dibentuknya Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo menandatangi nota kesepahaman bersama dengan WWF Indonesia yang ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO).
Dalam hal ini, Lukita mengatakan Sekber dibentuk dengan tujuan mempercepat proses reforma agraria yang sangat penting sebagai peletak dasar bagi program Kebijakan Pemerataan Ekonomi, pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan lahan hingga penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Dengan penunjukkan PMO ini diharapkan kerja sama antarkementerian dan lembaga-lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara lebih efektif dan dapat mempercepat pencapaian target program reforma agraria,” kata Lukita di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (19/9/2017).
Adapun, kebijakan reforma agraria itu sendiri sebetulnya memiliki dua fokus utama untuk mengurangi tingkat ketimpangan yakni pertama, aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona, serta redistribusi aset yang terdiri dari HGU atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan.
Kedua, pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui perhutanan sosial.
.JPG?w=300&h=221)
