Bisnis.com, JAKARTA -- DPR mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak terus-menerus berkonflik dengan pemangku kepentingan mengingat realisasi program kementerian yang dipimpinnya jeblok.
Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, mengatakan, hingga tiga tahun sejak pendiri maskapai Susi Air itu dilantik menjadi Menteri, rakyat masih terus menyuarakan penolakan terhadap sejumlah peraturan yang menyangkut pelarangan kapal eks asing, pelarangan transhipment, pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan, pelarangan alat tangkap tertentu, dan pembatasan kapal pengangkut ikan hidup.
Salah satu contoh kinerja KKP yang buruk adalah realisasi APBN 2017 masih 30%, padahal tahun anggaran 2017 tinggal 2,5 bulan lagi. Program bantuan kapal sebanyak 1.573 unit tahun ini hingga kini belum terealisasi satu pun walaupun menurut informasi, kontrak dengan galangan kapal sudah dijalin.
"Sungguh konflik KKP versus rakyat ini sangat menguras energi. Banyak waktu dan uang terbuang percuma. Tidak ada satu pun kelembagaan negara ini yang mampu membuat Susi berdamai dan bergotong-royong dengan rakyat membangun negeri ini menjadi poros maritim dunia," katanya, Minggu (15/10/2017).
Contoh lainnya, pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) di 15 lokasi terancam gagal karena hanya empat lokasi yang akan diluncurkan (soft opening) pada November dan Desember, yakni Natuna, Merauke, Sebatik, dan Saumlaki.
Tak hanya itu, pembangunan kapal 100 gros ton (GT) dan 120 GT serta National Fisheries Centre (Pasar Ikan Modern) Muara Baru tidak akan mungkin selesai tahun ini.
Baca Juga
"Untuk menutup kegagalan, KKP mencoba mengubah skema anggaran menjadi anggaran tahun jamak (multiyears contract). Mekanisme perubahan di tengah jalan itu agaknya menabrak kelaziman sistem penganggaran karena skema multiyears contract harusnya direncanakan dan diputuskan saat pembahasan RAPBN 2017 bersama dengan DPR," ujar Ono.
Ketua umum Masyarakat Perikanan Nasional (MPN) itu mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak bosan menegur Menteri Susi agar memimpin KKP lebih baik ke depan.
Sebelumnya pada Mei 2017, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini tidak menyatakan pendapat alias disclaimer terhadap laporan keuangan KKP 2016.
Auditor keuangan negara itu menyatakan ada beberapa kendala pertanggungjawaban yang tidak dipenuhi KKP, salah satunya menyangkut pengadaan bantuan kapal untuk nelayan. Berita acara serah terima (BAST) tidak lengkap sekalipun anggaran Rp209 miliar telah cair. Dalam catatan BPK, hanya 48 dari pengadaan 750 kapal yang dilengkapi BAST.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
