Bisnis.com, LONDON – Tarik ulur kesepakatan negosiasi kelanjutan bisnis antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berlangsung.
Terakhir, surat yang ditandatangani langsung oleh CEO Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson yang berisikan keberatan atas posisi pemerintah bocor, salah satunya terkait penetapan waktu divestasi perusahaan tambang tersebut selambat-lambatnya pada 31 Desember 2018.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa pemerintah memang menginginkan PTFI melakukan divestasi, namun menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan terburu-buru.
Apalagi, selama ini, dia menilai PTFI telah bekontribusi untuk pembangunan Indonesia, dengan menanamkan modal, membayar pajak hingga membangun ekonomi daerah di Papua.
“Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menetapkan divestasi tahun ini, atau tahun depan contohnya. Ya orang kan berfikir investasi jangka panjang,” katanya usai melakukan kunjungan kerja di London, Kamis (12/10/2017) waktu setempat.
Hal tersebut diutarakan JK usai menanggapi upaya pemerintah dalam menarik investasi untuk masuk dan menggairahkan perekonomian agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan.
Baca Juga
Namun, dia mengatakan sejumlah kementerian malah berkebalikan dengan semangat Indonesia untuk mengundang investor masuk dengan menerbitkan permen/kepmen atau mengubah kebijakan bisnis sehingga investor ragu untuk berinvestasi jangka panjang di dalam negeri.
“Kita selalu kampanye kemana-mana untuk mengundang investor berinvestasi di indonesia. Namun banyak pihak secara keras yang minta divestasi. Ini terbalik jadi messgenya, membuat ragu investor untuk investasi jangka panjang,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar aturan mengenai bisnis jangka panjang harus dipikirkan secara matang, agar tidak mengalami krisis seperti yang dialami Venezuela.
"Jangan nanti kita berpikir seperti Venezuela. Venezuela berpikir divestasi, nasionalisasi. Hancurlah Venezuela dewasa ini, karena dunia sudah tidak bisa berpikir lagi jangka pendek, harus jangka panjang,” jelasnya.
