Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengusaha Kritik Kelambanan Reforma Agraria

Pengusaha mengkritik implementasi reforma agraria yang lamban sehingga problem klasik kekurangan pasokan bahan baku lokal masih dialami kalangan industri.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 03 Oktober 2017  |  20:51 WIB
Pengusaha Kritik Kelambanan Reforma Agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kanan) berbincang dengan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead sebelum rapat terbatas evaluasi peraturan tentang lahan gambut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/4). - Antara/Rosa Panggabean
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mengkritik implementasi reforma agraria yang lamban sehingga problem klasik kekurangan pasokan bahan baku lokal masih dialami kalangan industri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky O. Widjaja mengatakan reforma agraria minim petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sehingga belum dapat diimplementasikan.

Dia memberi contoh Peraturan Presiden No 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Demikian pula dengan Perpres No 9/2016 yang mengatur kebijakan satu peta.

"Perpres belum lancar implementasinya. Masih banyak kasus lahan yang berada di dalam kawasan hutan yang belum diselesaikan," katanya dalam Rakornas Kadin, Selasa (3/10/2017).

Franky mengemukakan kepemilikan lahan petani rata-rata hanya 0,25 hektare sehingga tidak mencapai skala ekonomi yang diinginkan jika diusahakan perorangan. Akibatnya, bahan baku industri domestik sulit didapat, sedangkan harga impor bahan baku terlalu tinggi. Di sisi lain, program sertifikasi lahan lamban dan banyak lahan pertanian beralih fungsi.

Chairman sekaligus CEO Sinar Mas Agribusiness and Food itu mengemukakan perlunya percepatan program sertifikasi dan kepemilikan lahan yang tidak dapat dipindahtangankan.

Selain itu, klaster komoditas dalam hamparan 50-100 ha perlu dibentuk untuk mencapai skala ekonomi. Setelah itu, kapasitas sumber daya manusia koperasi sebagai wadah kemitraan antara petani dan industri ditingkatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

agraria reformasi agraria
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top