Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk terus mengembangkan instrumen pembayaran nontunai, tanpa terjebak pada uang elektronik yang selama ini dikuasai perbankan, terutama untuk mengintegrasikan sistem transaksi di sektor transportasi.
Musa Emyus, Ketua Umum Komunitas Transportasi Indonesia (KTI) mengungkapkan dengan terus meluasnya transaksi nontunai dalam sistem transportasi, Komunitas Transportasi Indonesia (KTI) memiliki lima catatan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak yang berkepentingan dengan sistem transportasi aman, murah, cepat, dan nyaman.
Pertama, gerakan pembayaran non tunai telah dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo pada 14 Agustus 2014 di Jakarta. Gerakan ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat. Namun dalam perkembangan terbarunya, regulator sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia, mengenakan biaya atas kegiatan isi ulang uang elektronik sehingga gerakan nontunai berpotensi mengalami kemunduran.
“Mestinya masyarakat diberikan insentif agar gerakan nontunai terus meluas, bukan membebani konsumen dengan biaya,” kata Musa Emyus dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (2/10).
Kedua, meningkatkan terus sistem pembayaran nontunai dengan sistem digital yang lebih mudah dan efesien antara lain dengan membuka kemungkinan penggunaan sistem pembayaran nontunai selain yang dikelola oleh perbankan. Pembayaran nontunai dengan penyelenggara fintech pembayaran lokal nonbank merupakan suatu keniscayaan dalam sistem transportasi, antara lain dengan teknologi QR (quick response) code melalui setiap smartphone.
Ketiga. Pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta perlu segera menerapkan sistem pembayaran nontunai dalam konsep transportasi publik terintegrasi, yang mengintegrasikan bus trans Jakarta dengan bus dan angkutan non Transjakarta di berbagai tempat di Jakarta. Penggunaan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta di angkutan non TransJakarta saat ini belum berjalan dengan baik karena tidak sepenuhnya memakai sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi antara konsumen, regulator sistem (yakni pemerintah DKI Jakarta), dan penyedia angkutan.
Baca Juga
Keempat, penggunaan sistem pembayaran non tunai dalam sistem transportasi terintegrasi seharusnya tidak berhenti sekadar bertujuan untuk efesiensi proses bisnis, tetapi perlu ditujukan lebih dari itu. Yakni untuk mengawasi pemberian subsidi pemerintah DKI Jakarta terhadap semua jenis angkutan umum yang masuk dalam sistem transportasi terintegrasi.
Kelima. dalam pelaksanaan sistem transportasi terintegrasi dengan biaya Rp 5.000 per orang per perjalanan, sebagaimana janji Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemda DKI tetap wajib memberikan akses kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki akses perbankan agar tetap menikmati layanan dan sarana transportasi publik. Sebab semua lapisan masyarakat harus tetap bisa mengakses layanan transportasi yang nyaman dan aman dan murah karena hal itu merupakan hajat hidup masyarakat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
Untuk membahas potensi pengembangan instrumen nontunai tersebut, KTI menyelenggarakan seminar tentang transaksi nontunai dalam transportasi, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. KTI mengundang sejumlah pembicara yakni, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai keynote speaker, dan para pemateri Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Ansyah, praktisi Perbankan Irfan Budiman, pengamat transportasi Izzul Waro, sejarawan UI Bondan Kanumoyoso, dan Sekjen KTI Aully Grashinta.
Seminar ini diadakan antara lain untuk merespons kebijakan pemerintah dan regulator sistem pembayaran Bank Indonesia yang terus memperluas penggunaan uang elektronik dalam transaksi non tunai di berbagai saluran.
Pada Oktober 2017, transaksi non tunai dengan uang elektronik perbankan berlaku jalan toll di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Masih banyak lagi rencana perluasan penggunaan transaksi non tunai dengan uang elektronik perbankan.
"Transaksi non tunai memang merupakan suatu keniscayaan dalam sistem transportasi yang modern. Dengan transaksi nontunai, penyelenggara transportasi dan konsumen akan mengalami proses transaksi yang lebih cepat dari sebelumnya. Dalam kasus jalan tol, misalnya, transaksi non tunai seharusnya bisa mengurangi tingkat kemacetan di setiap gerbang ujar Musa.
Selain itu, penyelenggaraan transaksi nontunai diharapkan bisa meningkatkan transparansi keuangan dalam pengelolaan transportasi, termasuk pengelolaan keuangan penyedia fasilitas transportasi publik. Sebab transaksi nontunai mendorong pencatatan transaksi yang lebih pasti dan membuat semua transaksi masuk dalam sistem perbankan. Tanpa transparansi, sistem transportasi akan terus dibayang-bayangi inefesiensi yang akan berujung pada korupsi dan salah urus penyelenggaraan transportasi.
"Khusus di Provinsi DKI Jakarta, transaksi nontunai diharapkan tidak hanya berlaku di ruas jalan tol, tetapi juga di semua rute transportasi publik yang dilalui TransJakarta dan angkutan umum non lainnya. Transaksi nontunai di semua ruas transportasi publik ini hanya bisa terselenggara jika pemerintah DKI Jakarta segera menerapkan sistem transportasi publik terintegrasi pada akhir tahun ini," tutur Musa.
