Bisnis.com, JAKARTA—Sedikitnya tujuh mega proyek menjadi topik bahasan ketika Presiden Joko Widodo menerima Hiroto Izumi, Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Tiga proyek di antaranya mendapat perhatian khusus.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Selasa (5/9/2017), Presiden dan delegasi Izumi membahas kelanjutan proyek Pelabuhan Patimban, Kereta Jakarta-Surabaya dan Blok Masela, jalan tol trans Sumatra, percepatan proyek mass rapid transit (MRT), pembangunan pulau-pulau terluar dan sistem pengolahan limbah.
Usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan delegasi Indonesia ke Jepang pada 12-15 Juli2017. Izumi, kata Basuki, turut membawa sejumlah pengusaha dan investor ketika bertemu Presiden.
Basuki menuturkan untuk Pelabuhan Patimban diupayakan untuk dipercepat dari rencana awal Maret 2019. Dia mengatakan, semua persiapan untuk pelabuhan. “[Kami dan] mereka sama-sama mengusulkan untuk dipercepat,” kata Basuki.
Percepatan itu, tuturnya, juga mencakup akses jalan hingga tol Cipali yang akan segera dibahas dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dia menuturkan jalan akses tersebut merentang sepanjang 40 km dan membutuhkan biaya sebesar 3,53 triliun.
Basuki juga mengatakan studi kelayakan (feasibility study) untuk kereta Jakarta-Surabaya. Hingga kini, lanjutnya, ada tiga opsi yang dibahas dan masuk dalam kajian tersebut.
Baca Juga
Opsi-opsi itu adalah tetap menggunakan jalur ganda yang telah ada, merehabilitasi yang lama dengan penambahan terowongan atau membuat rel baru melewati Solo. “Presiden akan memutuskan [opsi yang mana yang dipilih] setelah FS selesai satu atau dua bulan ini.”
Selain itu, topik lainnya adalah percepatan pembangunan tol trans Sumatra seksi Padang-Pekanbaru sepanjang 255 km yang membutuhkan dana Rp65 triliun. Basuki menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memutuskan apakah PT Hutama Karya (Persero) akan mengambil loan atau step loan dari JICA.
“Opsi loan atau step loan itu sama saja karena Hutama Karya juga milik pemerintah. Intinya, usulan kita mempercepat karena tim mereka sudah survei dengan [Kementerian] PU,” tuturnya.
