Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III membidik pengelolaan sembilan pelabuhan perintis yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Untuk tahap awal, perseroan bakal segera merampungkan kerja sama dengan Kemenhub untuk pengelolaan Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas di Nusa Tengara Barat.
Corporate Secretary Pelindo III, Faruq Hidayat mengatakan Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas saat ini masih terbagi dengan UPT Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut. Pelindo III ingin aset di dua pelabuhan itu dikelola seluruhnya oleh perseroan sehingga pelayanan kepada pengguna jasa bisa optimal.
"Kami ingin integrasikan pengelolaannya kemudian sharing profit [dengan Kemenhub]. Saat ini kapal bersandar itu separuh [pelayanan] ke kami dan separuh lagi ke mereka [Kemenhub]," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (21/8/2017).
Menurut Faruq, Pelindo III telah mengajukan proposal kerja sama pemanfaatan aset milik negara kepada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Bila disetujui, Pelindo III berharap kerja sama pengelolaan aset milik negara di Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas bisa diteken akhir Agustus 2017 atau awal September 2017.
Faruq mengungkapkan, potensi angkutan laut di Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas cukup menjanjikan, terlebih ekonomi di NTB tengah menggeliat. Selain bisa melayani angkutan peti kemas, dua pelabuhan itu juga tempat pengangkutan komoditas pangan seperti jagung dan padi. Menurut Faruq produksi jagungdi NTB yang mencapai 1,1 juta per tahun barpotensi mengisi muatan balik atau return cargo yang saat ini hanya mencapai 30%.
Di Pelabuhan Bima, saat ini terdapa tiga dermaga, yakni dermaga nusantara sepanjang 192 meter dan dua dermaga pelabuhan rakyat masing-masing sepanjang 50 meter. Sementara itu, Pelabuhan Badas memiliki lima dermaga dengan panjang berkisar 50-92 meter. Pelabuhan Badas juga dilengkapi lapanangan penumpukan petikemas selusa 6.610 m2 dan gudang seluas 600 m2.
Sebelumnya, Kemenhub memang tengah mendorong badan usaha pelabuhan (BUP) untuk mengelola pelabuhan milik Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan dan arus barang kepada para pengguna jasa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub dalam jangka panjang bakal lebih berperan sebagai regulator dan menjadi minoritas dalam membangun infrastruktur pelabuhan.
Dia menambahkan, anggaran pemerintah sangat terbatas dalam membangun infrastruktur trnportsai, termasuk pembangunn dan pengembngan fasilitas pelabuhan. "Untuk itu, pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMN ataupun BUP swasta perlu ditingkatkan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi," ujar Budi Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
