Cukai Kantong Plastik: Kalangan Industri Khawatir

Produsen plastik merasa terancam dengan rencana pengenaan cukai terhadap produk kantong plastik.
N. Nuriman Jayabuana | 17 Agustus 2017 15:28 WIB
Ilustrasi:Pekerja PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) menuangkan biji plastik (polypropylene) ramah lingkungan untuk bahan membuat kantong plastik yang mudah lapuk kembali menjadi tanah dalam tempo 4 bulan, di Cilegon, Banten, Selasa (12 - 11). Perusahaan petrokimia tersebut memproduksi biji plastik ramah lingkungan dengan kode "Asrene SF5008E" untuk dipasarkan ke semua kota Besar di Indonesia untuk mengurangi dampak buruk limbah plastik konvensional yang tidak bisa lapuk dalam ratusan tahun

Bisnis.com, JAKARTA—Produsen plastik merasa terancam dengan rencana pengenaan cukai terhadap produk kantong plastik.

Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan pengenaan cukai pada plastic bag bukan solusi yang tepat bila menyasar pengurangan risiko pencemaran.

“Harusnya kebijakan yang diberikan itu untuk mendorong perbaikan manajemen pengolahan limbah plastik, bukannya malah mengenakan tarif cukai. Pendapatan negara yang didapatnya tidak seberapa, tapi mematikan industri,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/8/2017).

Menurutnya, industri bakal menanggung biaya senilai Rp1.000 untuk setiap kilogram kantong plastik yang diproduksi.

Asumsi itu merujuk kepada target penerimaan cukai kantong plastik di dalam RAPBN senilai Rp500 miliar dan produksi kantong plastik nasional yang mencapai 500.000 ton setiap tahun.

“Untuk langsung substitusi ke produksi bioplastik, itu tidak mudah. Kapasitas terpasangnya masih jauh sekali,” ujarnya.

Fajar menyatakan pungutan cukai yang dibebankan kepada produsen plastik otomatis hanya mendorong kenaikan impor.

“Dengan demikian nanti juga bukan tidak mungkin semakin banyak penyelundupan,” ujarnya.

Pungutan cukai pada kantong plastik berpengaruh signifikan terhadap kenaikan biaya. Sebab pengemasan barang manufaktur banyak yang bertumpu kepada plastik kantong.

“Negara itu harus proindustri, sebelum menerapkan kebijakan harus mendengarkan pengusaha di sektor terkait, biar ada gambaran yang jelas tentang dampak suatu kebijakan,” ujarnya.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan pengenaan tarif cukai pada kantong plastik bertujuan untuk mengendalikan penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan.

Pemerintah tengah menyusun formula pengenaan tarif yang dikenakan kepada industri.

“Tarif finalnya masih dikonsultasikan dengan semua pihak. Tapi yang jelas, kalkulasi tarifnya tak boleh sampai melebihi Rp200 per kantong, harus jauh lebih rendah dari itu,” ujarnya di Ditjen Pajak kepada Bisnis, Rabu (16/8).

Heru memastikan pungutan cukai hanya ditujukan kepada produsen kantong plastik yang tak terurai.

“Selama kantongnya bisa diurai, artinya itu bukan target yang dikenakan cukai.” ujarnya.

Menurut Heru, pemerintah juga mendorong agar pabrikan eksisting mengalihkan produksi pada kemasan yang ramah lingkungan.

Salah satu dorongan yang diberikan pemerintah adalah dengan membebaskan pengenaan beamasuk untuk barang modal industri penghasil plastik ramah lingkungan.

Begitu juga sebaliknya, disinsentif  disiapkan kepada produsen kantong plastik.

“Untuk set-up pabrik barunya, mungkin nanti juga didorong dengan insentif fiskal lain. Tujuannya supaya mereka beralih jadi memproduksi yang ramah lingkungan.”

Menteri Perindustrian Airlngga Hartarto menyatakan pabrikan plastik umumnya mengambil profit margin yang relatif rendah. Pungutan cukai terhadap produsen kantong plastik berpengaruh sangat signifikan terhadap arus kas pabrikan.

“Marjin industri plastik itu kecil, kalau masih dipukul lagi dengan tarif cukai mungkin marjin yang dia peroleh bisa hilang,” ujarnya kepada Bisnis di Ditjen Pajak, Rabu (16/8).

Airlangga berpendapat penerapan cukai pada kantong plastik perlu dilakukan secara perlahan. Pabrikan plastik memerlukan masa transisi sebelum mengalihkan lini produksi ke produk ramah lingkungan, yakni bioplastik. “Untuk mengalihkan produksi ke bioplastik, artinya kan mereka perlu investasi lagi. Investasi tidak bisa langsung dilakukan begitu saja,” ujarnya.

Belum lagi, kapasitas terpasang produk bioplastik memang belum mampu mensubstitusi seluruh permintaan kantong plastik. Menurut Airlangga, volume produksi bioplastik masih jauh di bawah kapasitas pabrikan plastik biasa.

“Bioplastik masih belum sanggup untuk replace 100% plastic bag yang ada. Harganya pun masih relatif lebih tinggi.”

Pengenaan tarif cukai terhadap produk kantong plastik, ujarnya, perlu dikembalikan kepada konsumen. Kesiapan konsumen menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mensubstitusi produk kantong plastik.

Airlangga menyatakan substitusi kantong plastik bisa saja didorong dengan opsi alternatif seperti mengoptimalkan produk kantong kertas. Hanya saja, penggunaan produk itu otomatis berdampak pada kenaikan biaya untuk konsumen akhir.

“Masalahnya itu, kantong plastik saat ini masih menjadi opsi yang paling murah dan paling umum digunakan di pasar yang tradisional. Kantong kertas itu baru digunakan pada pasar ritel middle-up,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyertakan target penerimaan cukai senilai Rp500 miliar dari pengenaan cukai terhadap kantong plastik di dalam RAPBN 2018.

Penambahan objek cukai baru tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengejar target penerimaan cukai yang naik 1,5% dibanding APBN-P 2017.

Pemerintah menargetkan penerimaan cukai senilai Rp155,4 triliun pada RAPBN 2018.

Tag : cukai, plastik
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top