Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta implementasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di kementerian/lembaga dan BUMN tidak sekadar menjadi administrasi pelengkap. Cara itu harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor.
Kepala Negara mengatakan TKDN bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tetapi bisa juga mendorong masuknya investasi pada sektor industri.
Peningkatan komponen dalam negeri juga bisa memperkuat industri nasional serta membuka lapangan pekerjaan.
"Ini tolong digarisbawahi karena saya lihat sekadar kebijakan teknis administratif, yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan jasa. Itu saya lihat di kementerian, BUMN ataupun lembaga jadi tolong digarisbawahi konsistensi kita dalam menjelankan kebijakan TKDN," kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (1/8/2017).
Pihaknya juga mengingatkan untuk memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, hingga energi baru terbarukan. Muaranya adalah pergerakan roda perekonomian nasional Tanah Air.
Dia meminta kebijakan TKDN harus di tempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus di jalankan secara konsisten. Adapun, produk yang dihasilkan dalam industri nasional akan mampu bersaing dalam produk impor baik dari sisi harga maupun sisi kualitas, jika terus diperkuat.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi pondasi bagi Indonesia untuk membangun industri nasional yang kompetitif.
"Saya masih melihat, saya ulangi di BUMN, terutama yang gede-gede masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Pada rapat evaluasi ini, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik lewat BPKP maupun lewat cara yang lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
