Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai selama Januari-Juni 2017 masih menghadapi kendala seperti akurasi data dan kesiapan infrastruktur pendukung. Meski demikian, penyaluran dinilai baik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal ini berdasarkan riset Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) terhadap 36 e-warung dan 180 KPM di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, pada 16 Juni - 23 Juni 2017.
Ketua Pataka Yeka Hendra Fatika menjelaskan, riset menunjukkan bantuan masih belum tepat sasaran, KPM sudah pindah alamat dan meninggal. Begitu pula, bantuan yang semestinya dapat diterima kapan saja, tetapi realisasinya sesuai periode yang ditetapkan pihak bank.
Bantuan yang dalam transaksinya menggunakan sistem elektronik, tetapi terkendala saldo rekening kosong, PIN terblok, mesin EDC rusak, gangguan sinyal, dan kartu ganda untuk satu KPM.
Dia mengatakan meski 60% KPM yang menjadi responden menilai baik pada program yang baru diujicoba di 44 kota/kabupaten itu, tetapi dalam implementasinya masih dalam kendala.
"Konsep, fasilitas, dan mekanisme sudah baik. Hanya dalam implementasinya dapat berjalan lebih baik," kata dia, Jumat (28/7).
Pemerintah menyepakati persoalan data menjadi salah satu kendala penyaluran BPNT. Kepala Subdirektorat Bantuan Stimulan Kementerian Sosial Etty Rahmiaty mengatakan, dalam beberapa kasus data yang diberikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur, tidak sesuai dengan pemerintah daerah sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan.
"Evaluasi tetap dilakukan. Termasuk temuan e-warung yang menjual pulsa," katanya dalam diskusi Plus Minus BPNT.
Pada 2017, penerima bantuan sebesar 1,2 juta KPM di 44 kabupaten/kota. Setiap KPM memperoleh Rp110.000 yang disalurkan melalui Himbara untuk dicairkan di e-warung terdaftar dalam bentuk beras dan gula.
Pada 2018, pemerintah memperluas penyaluran BPNT di 54 kabupaten/kota untuk 438.975 KPM. Sehingga total penyaluran BPNT selama 2017-2018 sebesar 1,7 juta KPM di 98 kabupaten/kota yang dilayani 2.300 e-warung.
"Jika 2017 lebih banyak fokus di Jawa, maka di 2018 lebih banyak fokus di luar Jawa," katanya.
Kepala Pokja Kebijakan Bantuan Sosial Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sri Kumastuti Rahayu mengatakan, BPNT merupakan transformasi dari bantuan beras Raskin dan Rastra yang penyalurannya melalui Bulog. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak hal baru bagi KPM maupun pendamping. Sehingga, kesalahan 15% dianggap wajar dan perlu segera diperbaiki.
"Kami membuka layanan pengaduan, agar kendala bisa segera tertangani," tuturnya.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, pemerintah harus membenahi hilir seperti menyiapkan infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan. Juga perlu membuka layanan pengaduan langsung sebagai langkah pengawasan program.
Alamsyah mengingatkan pemerintah harus segera memperjelas posisi Bulog setelah BPNT berjalan.
Sepakat dengan itu, Anggota Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, pelaksanaan BPNT akan mengubah tugas Bulog dalam stabilisasi pasar. "Ketika ada input, juga harus ada output. Jika pemerintah tetap menugaskan Bulog melakukan penyerapan gabah petani ketika harga jatuh, jika tidak diperkuat dengan penyalurannya, maka Bulog akan mati," katanya.
