Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperoleh anggaran tambahan Rp65 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk merehabilitasi dan membangun irigasi kecil.
"Dengan tambahan anggaran, kami berharap dapat menangani 250—300 lokasi irigasi kecil pada tahun ini," ujar Basoeki melalui siaran pers, Selasa (25/7/2017).
Sebelumnya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Kementerian PUPR telah melakukan penghematan senilai Rp517,79 miliar.
Basoeki menegaskan bahwa penghematan yang dilakukan hanya pada belanja barang bukan belanja modal. Dari total belanja senilai Rp104,24 triliun, porsi belanja Kementerian PUPR sebagian besar untuk belanja modal Rp79,07 triliun, belanja barang Rp22,868 triliun, dan sisanya Rp2,70 triliun untuk belanja pegawai.
"Penghematan dilakukan untuk belanja barang pada semua pos anggaran di Kementerian PUPR. Anggaran yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara langsung tidak akan terganggu," kata Menteri PUPR.
Baca Juga
Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional, dan nonoperasional lainnya.
Penghematan juga dilakukan pada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp10 miliar dari alokasi anggaran tahun ini Rp458,49 miliar.
Tahun ini PPLS masih menggunakan bagian anggaran (BA) 105 yang digunakan sebelumnya oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, tetapi tahun depan akan masuk dalam BA 033 sebagai akun Kementerian PUPR.
Penghematan anggaran belanja barang dilakukan untuk seluruh unit kerja kecuali pada Direktorat Jenderal Bina Marga, yang melakukan revisi anggaran dari belanja barang menjadi belanja modal senilai Rp187,5 miliar.
"Tujuan revisi itu adalah untuk membangun infrastruktur konektivitas dalam rangka mendukung Asian Games Ke-18 di Sumatra Selatan dan pertemuan tahunan World Bank dan IMF tahun 2018 di Bali," ucap Basoeki.
