Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) menawarkan kerja sama sistem teknologi informasi guna memperbaiki basis data perpajakan dan bea cukai di Indonesia.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Deputi Direktur IMF Mitsuhito Furusawa di Kantor Wakil Presiden, Kamis (13/7/2017).
“Kami bicarakan tentu tidak detail sekali karena itu urusan Bu Menkeu [Sri Mulyani], tapi mereka juga sosialisasikan sistem dan sosialisasikan di perpajakan kita,” kata Sofjan di kantornya, Kamis (13/7/2017).
Sofjan mengatakan IMF memiliki keahlian dan terlibat di seluruh dunia dalam perbaikan reformasi struktural perpajakan sejumlah negara dengan sistem IT yang mumpuni.
Pemerintah sendiri tengah berupaya menaikkan tax ratio yang saat ini baru mencapai 10,3%, atau jauh ketinggalan dari penerimaan pajak rata-rata di Asean yang mencapai sekitar 15%.
Dengan sistem IT dari IMF tersebut, Sofjan mengatakan pemerintah akan dimudahkan dalam pengumpulan data, utamanya untuk mendorong penerimaan pajak dan bea cukai. Salah satunya, sistem IT tersebut akan terkoneksi dengan aktivitas pembayaran.
“Sistem nasional ya, big data sehingga bisa langsung ketahuan. Jadi orang yang melaporkan SPT, semua sudah masuk dalam IT itu. IT sendiri yang menganalisa, di mana lubang-lubang yang harus diperiksa. Jadi sistemnya di dunia itu begitu,” jelasnya.
“Dan bisa langsung dibandingkan dengan antara satu sektor itu dengan satu sektoral yang sama. Misalnya, bagaimana Toyota, Honda, semua perusahaan-perusahaan mobil itu langsung bisa diketahui, berapa dia jual mobilnya, berapa bayar pajaknya,” lanjutnya.
Sofjan mengtakan kemarin Menkeu sudah menyepakati kerja sama tersebut dengan IMF. Kerja sama yang dimaksud yakni pembelian alat dan sistem IT dengan rencana pendanaan bersumber dari APBN dan soft loan dari IMF. Pada Agustus, hal tersebut akan lebih didalami dua pihak. Sofjan memperkirakan finalisasi baru akan rampung pada akhir tahun.
“Itu sudah disepakati untuk ini. Tapi alat sistem itu Cuma ada 3-4 perusahaan yang punya di seluruh dunia ini. Kita pilih nanti mana yang terbaik akan kita pakai,” katanya.
Sofjan optimistis penerapan sistem tersebut dapat berkontribusi untuk menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak di Indonesia secara bertahap, mencapai 15% dalam 2-3 tahun mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menargetkan bahwa tahun 2019 mendatang tax ratio Indonesia bisa mencapai 16%. Sebagai catatan, pada 2015 dan 2016 tax ratio masing-masing hanya 10,7% dan 10,3%.
