Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pemangkasan anggaran kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun dikarenakan Bank BTN yang lebih memilih fokus pada penyaluran Subsidi Selisih Bunga atau SSB.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti menuturkan langkah tersebut juga dikarenakan hasil evaluasi atas penyaluran FLPP di 10 provinsi yang paling banyak menyerap.
Hasilnya, rerata tiap tahun kemampuan pengembang menyediakan rumah subsidi hanya sekitar 200.000 unit. Tambah lagi, Bank BTN yang enggan menggunakan dua skema subsidi.
"Bank kan berhak memilih, tahun ini BTN bilang hanya akan salurkan SSB. Padahal anggaran FLPP besar sekali, untuk itu dari Kementrian Keuangan mendesak untuk segera mengalihkan ke proyek strategis lainnya," katanya usai evaluasi APBN 2017 di Gedung DPR, Rabu (12/7/2017).
Lana menambahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang baru cair pada Mei lalu baru untuk SSB sebesar Rp615 miliar. Sedangkan, FLPP hingga saat ini belum dapat dipastikan waktu pencairannya.
Sehingga tahun ini, pemerintah menyesuaikan target kredit perumahan bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas SSB 239.000 unit dan FLPP 40.000 unit, dari target awal masing-masing 240.000 unit dan 120.000 unit.
Baca Juga
"Target program sejuta rumah bukan hanya dihitung dari kepemilikan baru. Jadi, perubahan komposisi anggaran ini dipastikan tetap menjamin kebutuhan subsidi terhadap pasokan yang dibangun pengembang," ujarnya.
Lebih lanjut, Lana memastikan meski adanya pemotongan pagu anggaran pembiayaan perumahan pada 2017 ini, tahun depan diharapkan masih dapat meningkat.
Rencananya, pemerintah akan mengajukan anggaran pembiayaan perumahan 2018 sebesar Rp15,54 triliun, rinciannya FLPP Rp11,5 triliun untuk 120.000 unit, SSB Rp2,6 trilun untuk 225.000 unit, SBUM Rp1,3 triliun untuk 334.500 unit dan BP2BT Rp10 miliar untuk 312 unit.
