Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita yang layak menjadi perhatian pasar menjadi sorotan beberapa media massa hari ini, Selasa (6/6/2017), antara lain mengenai batasan minimum akses informasi keuangan serta skema gross split terancam batal di DPR.
Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional hari ini:
Akses Informasi Keuangan. Batasan saldo minimal rekening milik orang pribadi senilai Rp200 juta dalam implementasi keterbukaan informasi keuangan dinilai terlalu kecil dan akan membebani biaya administrasi. (Bisnis Indonesia)
Revisi UU Migas. Keinginan pemerintah memakai kontrak bagi hasil gross split dalam kontrak kerja samainvestasi di sektor hulu minyak dan gas bakal menghadapi rintangan. Draf final revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) yang diserahkan ke Badan Legislasi kemarin (5/6), Komisi VII DPR sepakat ditak memasukkan skema gross split dalam revisi tersebut. (Kontan)
Penataan IUP Bermasalah. Untuk kesekian kalinya, pe nataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah atau yang belum berstatus clean and clear (C&C) molor dari target yang ditetapkan. Pemerintah pun menetapkan tenggat baru, yakni akhir tahun ini. (Bisnis Indonesia)
Program Sejuta Rumah. Pemerintah memastikan dana pinjaman Bank Dunia akan menambah kapasitas pembangunan dan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebanyak 1,2 juta unit hingga 2019. (Bisnis Indonesia)
Baca Juga
Dorongan Belanja Modal. Realisasi penerimaan negara kembali mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sayang,itu tidak dibarengi dengan realisasi belanja negara, yang justru mencatatkan penurunan. Kenaikan penerimaan negara harusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah menggenjot belanja negara demi mendongkrak laju ekonomi. (Kontan)
Prediksi Ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2%. World Bank juga memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh 5,3%. Proyeksi ini memperkuat laporan World Bank edisi Maret lalu. (Kontan)
Pemerintah berencana menerbitkan obligasi negara dalam mata uang euro (euro bond) pada kuartal III/2017. Rencana tersebut akan disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak. (Bisnis Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
