Bisnis.com, JAKARTA - Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menyebut komoditas kulit jadi dan kulit mentah masih berpotensi menjadi medium pembawa hama penyakit hewan karantina sehingga tetap harus melewati prosedur pemeriksaan.
Hama penyakit hewan karantina (HPHK) yaitu berbagai jenis penyakit yang dapat hinggap di produk hewan, seperti kulit, yang dapat menganggu kesehatan hewan dan manusia. Hama tersebut dikategorikan pada beberapa golongan sesuai tingkat gangguan yang dapat disebabkan.
Kepala Badan Karantina Banun Harpini menyampaikan amanah untuk pemeriksaan kulit mentah dan kulit jadi tertera pada SK Menteri Pertanian Nomor 3238 Tahun 2009 karena kulit mentah merupakan salah satu medium pembawa hama penyakit.
“Setiap media pembawa HPHK tetap wajib diperiksa untuk memastikan kesesuaian fisik dan dokumen, untuk menghindari komoditas yang tidak sesuai dan membahayakan kesehatan hewan di Indonesia,” jelasnya di Jakarta pada Kamis (1/6/2017).
Menurut Banun, untuk komoditas kulit hanya akan diperiksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian fisiknya sehingga Badan Karantina menetapkan bahwa benar kulit tersebut merupakan kulit jadi. Adapun, pemeriksaan langsung dilakukan di tempat pemasukan atau kawasan berikat.
Badan Karantina mencatat ada beberapa kasus di mana komoditas tertentu dipalsukan. Pada dokumennya, komoditas tersebut disebut sebagai kulit jadi, namun saat diperiksa, komoditas tersebut merupakan kulit mentah yang sangat berisiko menyebarkan penyakit.
Oleh karena itu, meski kulit jadi merupakan komoditas dengan risiko penyebaran penyakit rendah (low risk), pemerintah tetap melakukan pemeriksaan untuk menghindari pemalsuan. Badan Karantina menyebut telah mampu mempercepat waktu pemeriksaan komoditas-komoditas low risk.
“Sesuai SLA [Service Level Arrangement] pemeriksaan fisik media pembawa low risk adalah maksimum satu hari. Di UPT Tanjung Priok bahkan mampu 30 - 60 menit per kontainer. Tapi pada prinsipnya, kami ingin mempercepat pemeriksaan untuk yang low risk, apalagi yang merupakan komoditas untuk mengakselerasi ekspor,” jelas Banun.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) sebelumnya menyebut ingin meminta pemerintah mengecualikan kulit jadi dari komoditas yang wajib diperiksa karantina. Pasalnya, pemeriksaan tersebut akan menambah panjang prosedur pemasukan bahan baku.
Industri alas kaki mengimpor 70% kebutuhan bahan baku kulitnya. Saat ini, industri tersebut sedang berjuang untuk memaksimalkan efisiensi mengingat persaingan dengan Vietnam dalam perebutan pasar global amat ketat.
Sekjen Aprisindo Binsar Marpaung mengatakan pemeriksaan kulit di karantina menambah panjang proses perolehan bahan baku. Di sisi lain, dia menilai tidak semua bahan baku yang diimpor merupakan kulit mentah yang masih mengandung penyakit.
“Untuk industri alas kaki, kami hanya mengimpor produk jadi kulit, sedangkan produk kulit mentah itu urusannya industri penyamakan kulit. Kulit jadi itu sudah melalui beberapa proses sebelum diperjualbelikan,” jelas Binsar.
Binsar mengatakan spesifikasi dari setiap jenis kulit yang diimpor dan diekspor Indonesia memang berbeda-beda. Kulit mentah memang masih rentan terhadap penyebaran penyakit tertentu, sedangkan produk kulit jadi telah melalui beberapa proses di pabrik.
