Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan validasi UKM, KUD, koperasi dan lainnya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan potret yang lebih lengkap terkait UKM, KUD, dan koperasi di Tanah Air.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan validasi sangat penting bagi suatu lembaga negara sehingga kebijakan yang dirancang lebih tepat sasaran.
"Ketersediaan dan validitas data itu penting. Lembaga mana pun tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data yang valid, " ujarnya setelah penandatanganan MoU seperti dilansir laman resmi kementerian, Jumat (26/05/2017).
Puspayoga menuturkan Kemenkop UKM akan segera menindaklanjuti kerja sama tersebut hingga level implementasi teknis.
"Kami harus memanfaatkan data BPS ini, karena Kementerian Koperasi dan UKM harus memiliki data yang valid. Misalnya, data tentang KUD di Indonesia, kita butuh data yang valid berapa yang sehat, yang tidak sehat. Kami juga butuh data berapa banyak koperasi serba usaha, koperasi produksi, dan sebagainya," tambahnya.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Kemenkop dan UKM bisa memanfaatkan data Sensus Ekonomi 2016 semaksimal mungkin dalam menyusun kebijakan publik.
Baca Juga
"Saya berharap ini akan membawa benefit bagi kedua belah pihak. Data BPS juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, termasuk Kemenkop dan UKM. Bahkan, data statistik sektoral bisa ditata secara bersama. Apalagi, kita memiliki pusat layanan statistik terpadu," paparnya.
