Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penghematan energi listrik sebesar 2 gigawatt (GW) atau setara Rp18,4 triliun dari seluruh Indonesia pada tahun ini.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan selain hemat biaya, hemat energi lebih mudah dilakukan daripada menciptakan energi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Rida mengutarakan sangat mudah untuk menghemat 1 watt dibandingkan dengan harus membangun 1 watt. Begitu juga dengan skala besar, untuk menciptakan 1 MW juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan harus menghemat 1 MW.
Bagian dari program konservasi energi ini ditujukan ke semua pihak mulai dari rumah tangga (RT), industri, transportasi, gedung komersial, hingga fasilitas umum. "Dimulai dari yang langkah sederhana dengan mematikan laptop, TV yang tidak digunakan. Bayangkan kalau dilakukan di seluruh Indonesia," ungkapnya pada Senin (22/5/2017).
Pemerintah makin intensif menggalakkan perilaku hemat energi dengan program "Potong 10 Persen" kepada seluruh lapisan masyarakat. Targetnya hemat energi harus menjadi budaya seluruh komponen masyarakat.
Rida menjelaskan gerakan hemat energi "Potong 10 Persen" merupakan upaya pemerintah mewujudkan energi berkeadilan serta sejalan dengan paradigma pengelolaan energi global.
Selama 10 tahun terakhir, konsumsi energi naik sebesar 7% per tahun di mana 94% dari kebutuhan energi nasional bergantung pada sumber energi fosil. "Maka, penghematan energi adalah langkah tepat dalam memanfaatkan energi yang bertanggung jawab.
Pekan lalu Kementerian ESDM mengampanyekan program ini di tiga kota besar yaitu Balikpapan, Denpasar, dan Makassar. Berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2015, total konsumi energi di tiga kota itu mencapai 12.080,94 GWh atau sekitar 12,1 Terra Watt Hour (TWh).
Penghematan yang didapat dari gerakan hemat energi "Potong 10 Persen" selama 1 tahun untuk ketiga wilayah itu 679,65 GWh atau setara Rp997,04 miliar, dengan rincian Bali 212,62 GWh atau setara Rp311,91 miliar, Balikpapan 205,68 GWh atau senilai Rp301,74 miliar dan Makassar 261,35 GWh setara Rp383,39 miliar.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan listrik dengan tarif listrik yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
Upaya ini ditempuh dengan tetap berada dalam koridor yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan pengembang energi terbarukan melalui sumber pendanaan atau pembiayaan yang murah.
"Kita tidak boleh defisit anggaran lebih dari 3% dari gross domestic product (GDP). Kita harus mencari strategi di mana energi terbarukan bisa masuk tetapi tidak mengikuti subsidi," katanya.
Arcandra mengatakan hal itu bisa diatasi dengan membangun pembangkit dari energi terbarukan menggunakan sistem 85% dari the highest atau biaya pokok penyediaan (BPP) setempat untuk yang di atas rata-rata.
Menurutnya, dalam menjalankan bisnis listrik energi hijau jangan sampai meningkatkan tarif listrik sehingga membebani masyarakat.
Namun demi menjaga gairah investasi di bidang energi ramah lingkungam, pemerintah memiliki terobosan dengan menyarankan kepada pelaku usaha untuk mencari modal pembiayaan dari lembaga pendanaan yang murah, seperti dari lembaga pembiayaan internasional. Pembiayaan murah jadi pertimbangan utama untuk menjaga iklim bisnis mereka.
