Bisnis.com, JAKARTA - Kewajiban tanam bawang putih bagi importir harus disertai hitungan yang cermat sehingga mampu menguntungkan semua pihak.
Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto mengapresiasi upaya pemerintah menetapkan kewajiban tanam bawang putih bagi importir.
"Namun, perlu dihitung secara cermat, apakah upaya ini menguntungkan bagi semua pihak, terutama produsen dan konsumen," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Arief khawatir biaya produksi bawang putih dalam negeri lebih mahal dari yang diimpor. "Belum lagi ketersediaan lahan," tuturnya.
"Jangan sampai terjadi seperti kebijakan swasembada jagung saat ini," ungkap dia. Kementerian Pertanian menekan importasi jagung dan mendorong produksi jagung dalam negeri. "Hasilnya, jagung produksi dalam negeri justru lebih mahal dari harga jagung dunia."
Situasi itu justru menjadi beban bagi para peternak yang memperoleh harga bahan baku lebih mahal. "Imbasnya, harga produk di tingkat konsumen tinggi," kata Arief.
Pemerintah ingin swasembada jagung. Tapi di lapangan, harga jagung Rp4.800, lebih tinggi dari harga jagung dunia Rp3.800. "Ini artinya industri peternakan mensubsidi petani jagung. Jangan sampai berswasembada, tetapi ada segmen yang dirugikan," katanya.
Menurutnya, tidak semua komiditas harus swasembada. Pemerintah hanya perlu fokus pada komoditas yang memiliki daya saing tinggi dengan menerapkan prinsip agro egological zones.
