Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Bentuk Tim Reforma Agraria

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan, khususnya ketimpangan lahan pemerintah akan menerapkan kebijakan Reforma Agraria.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 18 Mei 2017  |  07:12 WIB
Pemerintah Bentuk Tim Reforma Agraria
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri), berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil disela-sela diskusi dengan tema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Jakarta, Minggu (26/3). - JIBI/Dedi Gunawan
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA-- Sebagai upaya mengatasi ketimpangan, khususnya ketimpangan lahan pemerintah akan menerapkan kebijakan Reforma Agraria.

Sasaran utama kebijakan itu mengacu pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan lahan, penguasaan/akses, serta penggunaan lahan yang diimplementasikan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.

Untuk itu, pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria yang terdiri atas beberapa kementerian/lembaga terkait.

Tim ini akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun anggotanya akan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian.

Selanjutnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Kita melihat bahwa perlu dibentuk tim ini guna kontinuitas pekerjaan reforma agraria. Nantinya tim ini akan terdiri dari tiga kelompok kerja atau pokja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu malam (17/5).

Tak hanya itu, tim tersebut akan dibagi menjadi tiga pokja yakni pertama, pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaporan bidang pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Kedua, Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA yang fokus pada sertifikasi tanah rakyat dan pembentukan tanah transmigrasi.

Sedangkan yang terakhir, pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat akan dikembangkan melalui proyek Satu Desa, Satu Komoditi Unggulan.

Dengan dibentuknya tim tersebut, Darmin berharap pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas.

“Kebijakan ini harus ada prinsip dasar pelaksanannya yaitu siapa yang eligble dan menjadi prioritas untuk diberikan lahan,” katanya.

Sebagai informasi, diakhir rapat pembentukan tim, Menko Darmin Nasution meyakinkan kesepakatan untuk memperkuat Tim Reforma Agraria yaitu segera membentuk Project Office Management (PMO) dan pengumpulan database dari kementerian/lembaga terkait yang nantinya akan di sinkronisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

agraria reformasi agraria
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top