Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar menegaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan listrik dengan tarif listrik yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
Upaya ini ditempuh dengan tetap berada dalam koridor yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui sumber pendanaan atau pembiayaan yang murah.
"Kita tidak boleh defisit anggaran lebih dari 3% dari Gross Domestic Product (GDP). Kita harus mencari strategi dimana energi terbarukan bisa masuk tetapi tidak mengikuti subsidi dengan menggunakan sistem 85% dari the highest atau Biaya Pokok Penyediaan (BPP) setempat untuk yang diatas rata-rata," kata Wamen Arcandra, melalui siaran pers, Jumat (12/5/2017).
Pemerintah, lanjut Wamen Arcandra, berpesan supaya dalam menjalankan bisnis listrik EBT jangan sampai menyebabkan tarif listrik meningkat dan membebani masyarakat.
"Saya tanya, apakah masyarakat memikirkan (sumber) listrik dari (energi) apa? Tidak! Tetapi apakah masyarakat memikirkan berapa biaya listrik? Iya. Jadi tolong, komitmen kebangsaan untuk membangun bangsa dijaga," ungkap Wamen ESDM.
Namun demi menjaga gairah investasi EBT, Pemerintah memiliki terobosan dengan menyarankan kepada pelaku usaha untuk mencari modal pembiayaan dari lembaga pendanaan yang murah, seperti dari lembaga pembiayaan internasional. Pembiayaan murah jadi pertimbangan utama untuk menjaga iklim bisnis mereka.
"Cari dana internasional yang saya bilang tadi, bisa kok dapat (bunga) 5%-6%," ungkap Wamen Arcandra.
Tak cukup di situ, Wamen Arcandra bahkan bersedia mencari jalan tengah supaya investor tetap tertarik berbisnis di subsektor EBT.
"Saya bersedia menemukan independent power producers (IPP) dengan lender (pemberi pinjaman)," ungkap Arcandra kepada pelaku usaha.
