Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong upaya pengelolaan danau terpadu yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga guna memaksimalkan fungsi danau sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi pariwisata.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang saat ini mencapai 250 juta orang.
Sayangnya, pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya yang kurang terkendali menyebaban kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat.
“Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, tetapi membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat,” ujarnya dalam Lokakarya Nasional bertema Pengelolaan Danau Berkelanjutan, Rabu (11/5/2017).
Dia menyatakan, sebelumnya pemerintah tengah berupaya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau sebagai turunan dari Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air.
Akan tetapi, seiring dengan dibatalkannya undang-undang tersebut melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka proses penyusunan peraturan mengenai danau tersebut otomatis ikut terhenti karena payung hukum yang digunakan tidak berlaku lagi.
Lokakarya nasional tersebut turut membahas perlunya kerangka regulasi danau sebagai bagian upaya pengelolaan danau berkelanjutan. Hasil lokakarya akan menjadi dasar atau pijakan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, serta untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dengan demikian, adanya kebijakan dan peraturan yang jelas membuat pemerintah dapat merancang perencanaan dan kelembagaan yang mapan dalam pengelolaan danau di Indonesia pada masa mendatang,” ujarnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, terdapat 15 danau prioritas di Indonesia yang memerlukan pengawasan karena kerusakannya yang cukup parah.
Kelima belas danau itu, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Batur di Bali, Toba di Sumatra Utara, Kerinci di Jambi, Maninjau dan Singkarak di Sumatra Barat, Poso di Sulawesi Tengah, Cascade Mahakam-Semayang, Melintang dan Tondano di Sulawesi Utara, Tempe dan Matano di Sulawesi Selatan, Limboto di Gorontalo, Sentarum di Kalimantan Barat, Jempang di Kalimantan Timur, dan Sentani di Papua. Total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi.
KOORDINASI
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya selama ini melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan danau di Indonesia.
Upaya yang telah dilakukan di antaranya pengerukan sedimentasi dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan sekitar danau.
“Kita harus awasi bagaimana kawasan pariwisata seperti Danau Toba memiliki beban pencemarannya sampai 1,6 ton per hari. Sudah disiapkan IPAL komunal di beberapa titik supaya mengurangi dampak pencemaran ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, perspektif kelembagaan dan keterlibatan masyarkat sekitar sangat berperan penting dalam pengelolaan danau.
Dia mencontohkan, pengelolaan kawasan di Danau Rawa Pening turut melibatkan 750 kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut yang memiliki kearifan lokal dalam upaya pelestarian danau.
Menurutnya, pengelolaan danau dapat dikatakan berkelanjutan apabila terdapat sinergi antara upaya pemerintah dan warga setempat. Selain itu, juga ada pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki aktivitas di sekitar danau.
