Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memanggil sejumlah pengusaha ritel untuk memastikan kebijakan pemerataan masyarakat berjalan.
Kalla mengatakan pertemuan tersebut akan membicarakan skema lebih lanjut perihal rencana kerja sama kemitraan antara pengusaha besar (minimarket) dan pengusaha kecil (warung).
"Ada franchise, ada milik sendiri mungkin ini 50:50. Tapi bagaimana justru warung-warung itu tidak tutup hanya karena banyak minimarket," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/5/2017).
Dia menjelaskan bahwa konsepnya pemerintah ingin ada keadilan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat tumbuh bersama seiring tren berkembangnya minimarket.
"Salah satu contoh ritel adalah minimarket yang ada. Perlu dicari jalan keluar, bukan membunuh dengan mengurangi warung-warung, tapi justru meningkatkan kapasitas warung seiring dengan minimarket yang ada," jelasnya.
Dia melanjutkan, " jadi bagaimana ada nilai tambah minimarket itu dapat juga diberikan kepada warung-warung atau toko sekitar itu."
Pemerintah tengah gencar menkonkretkan kebijakan pemerataan dan berkeadilan. Rencananya, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Salah satu kebijakan pemerataan yang diatur adalah perihal pengusaha di bidang ritel.
Dalam rancangan awal, bentuk kewajiban kemitraan antara minimarket dan warung harus dilakukan dalam bentuk kepemilikan modal.
