Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Mampu Menjadi Negara Mandiri di Bidang Maritim

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa dengan sejumlah pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu belum lama ini, menunjukkan langkah awal bahwa Indonesia mampu menjadi negara mandiri dalam bidang kemaritiman.
Kapal Super Shuttle Roro 12 berlayar dalam peluncuran pelayaran perdana rute laut Roll-on Roll-off (Ro-Ro) Davao/General Santos-Bitung, Pelabuhan Kudos Davao, Filipina, Minggu (30/4). Perjalanan laut rute Bitung-Davao hanya membutuhkan 1-2 hari sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Filipina. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Kapal Super Shuttle Roro 12 berlayar dalam peluncuran pelayaran perdana rute laut Roll-on Roll-off (Ro-Ro) Davao/General Santos-Bitung, Pelabuhan Kudos Davao, Filipina, Minggu (30/4). Perjalanan laut rute Bitung-Davao hanya membutuhkan 1-2 hari sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Filipina. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan  dengan sejumlah pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu belum lama ini, menunjukkan langkah awal  Indonesia mampu menjadi negara mandiri dalam bidang kemaritiman.

Sejumlah pencapaian yang mendapatkan apresiasi Menhub tersebut antara lain seperti program Tol Laut dan Rumah Kita, Pemanduan di Selat Malaka, Direct Call Kapal CGM CMA rute Tanjung Priok – Los Angeles, Statutory Class oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan juga Pembukaan Rute Pelayaran Davao Filipina ke Bitung.

“Hal tersebut menunjukkan  Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri di bidang maritim, sehingga ke depan pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Menteri Budi Karya Sumadi, disela Raker Ditjen Perhubungan Laut 2017, Rabu (3/5/2017).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan  komitmen Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia harus dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Termasuk, kata dia, dengan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder maritim yang menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.

Namun demikian, dengan terbatasnya APBN yang dimiliki pemerintah dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut tersebut.

"Dengan memberikan peran yang lebih besar kepada swasta dan BUMN, sehingga kita dapat melakukan penguatan atas fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator,” papar Menhub di sela penyelengaraan Rapat Kerja Direktorat Perhubungan Laut 2017 yang berlangsung 3 – 5 Mei 2017 di Jakarta.

Untuk itulah, kata Menhub, dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi dan stakeholder terkait, baik swasta maupun BUMN untuk berpartisipasi aktif memberikan terobosan terobosan, sehingga berhasil merebut kembali kejayaan maritim melalui pencapaian-pencapaian tersebut.

Rakor yang dihadiri sebanyak 336 Pejabat yang terdiri dari Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon III di Kantor Pusat Ditjen Hubla dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla itu mengambil tema “Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Pelayanan Sub Sektor Transportasi Laut dan Percepatan Pembangunan Transportasi Melalui Kerja Sama dan Peran Serta Swasta Dan BUMN.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menjelaskan raker tersebut merupakan momentum yang sangat strategis untuk bersama-sama bersinergi mencari solusi bagi pembangunan sub sektor transportasi laut.

Kegiatan Raker akan disii dengan kegiatan pengarahan umum, pembekalan-pembekalan dari narasumber yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Akademisi Institut Teknologi Surabaya (Raja Oloan Saut Gurning, ST, MSc, Phd).

Pengarahan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Sesditjen Hubla, dan Para Direktur.

Selain materi tersebut di atas, pembahasan materi Raker akan dibahas melalui Sidang Komisi dan Sidang Plen, dimana rumusan Hasil Sidang Pleno dimaksud akan disampaikan sebelum acara dan Penutupan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper