Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan korporasi didorong untuk lebih berpihak terhadap perempuan dalam berbisnis, karena lebih dari setengah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani S.F Motik mengatakan meskipun perempuan mengendalikan lebih dari US$20 triliun dalam pembelanjaan konsumen setiap tahunnya, namun ironisnya hanya 1% dari usaha yang dimiliki atau dipimpin perempuan yang bisa jadi pemasok dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut.
Menurut dia, kecilnya jumlah pemasok dari perusahaan perempuan bukan karena jumlah pengusahanya yang sedikit, namun karena rendahnya akses bagi pengusaha perempuan untuk dapat masuk ke pasar mata rantai pasok.
“Oleh sebab itu, kami sangat berharap adanya kebijakan perusahaan maupun pemerintah yang peka terhadap aspek gender dalam pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh pemerintah,” katanya dalam Women’s Business Forum 2017 sebagaimana keterangan tertulis IFC yang diterima Bisnis.com, Rabu (22/3).
Dia menjelaskan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, IFC, anggota dari Kelompok Bank Dunia, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), International Trade Center dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) menyelenggarakan Women’s Business Forum 2017.
Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 UMKM dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Yogyakarta, Bandung, dan Bali untuk meningkatkan wawasan, menjalin jejaring dan mencari peluang usaha dengan lebih dari selusin perusahaan besar di Indonesia, seperti Sarinah, Hypermart, Ranch Market, Unilever, Adaro Energy, Wardah dan Martina Berto.
Baca Juga
Dalam pidato pembukaannya, IFC Asia Advisory Manager for Financial Institution Group, Rachel Freeman mengungkapkan berdasarkan hasil studi IFC, perempuan menjalankan lebih dari setengah perusahaan kecil dan sepertiga dari perusahaan menengah di Indonesia.
"Kami percaya bahwa kebijakan pemasok yang inklusif dan mengedepankan keberagaman, seperti sistem pembelian yang peka terhadap gender, akan meningkatkan peluang bagi perusahaan yang dimiliki perempuan untuk dapat berperan aktif dalam perekonomian bangsa dan menjaga kelanggengan usahanya.”
Pentingnya kesetaraan gender dalam dunia usaha juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif, Indonesia Global Compact Network (IGCN) Josephine Satyono. Menurutnya, secara umum sektor usaha sudah menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran akan peran sektor swasta dalam memajukan kesetaraan gender untuk mencapai SDG 5.
Hal itu tertuang dalam Women Empowerment Priciple-http://www.weprinciple.org/ yang merupakan kolaborasi antara UN Global Compact dan UN Global Women. Prinsip-prinsip tersebut mendorong untuk pemberdayaan perempuan dalam lingkungan kerja, pasar serta komunitas.
Di tingkat nasional, IGCN turut meneruskan komitmen untuk pemberdayaan perempuan dan mengajak pelaku bisnis di Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menggunakan prinsip-prinsip WEP. ”Bagi kami, equality means business,” ungkapnya.
