GINSI Desak Penataan PBM & Kargo Umum di Priok

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) menilai penanganan layanan bongkar muat kargo umum non kontener di Pelabuhan Tanjung Priok masih semerawut dan perlu dilakukan penataan.

Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, penanganan jenis barang tersebut mayoritas saat ini ditangani oleh perusahaan bongkar muat (PBM) terseleksi yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

"Layanan kargo umum nonkontener yang ditangani PBM terseleksi di Priok itu harus dievaluasi.Sebaiknya gak perlu ada seleksi PBM namun yang harus dikedepankan adalah service yang cepat,rapih dan efisien.Selama ini kami lihat kok masih semerawut," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (12/3/2017).

Subandi mengatakan, importir/pemilik barang di pelabuhan tidak memperdulikan latar belakang PBM itu berstatus terseleksi atau tidak,namun yang terpenting PBM mesti turut aktif dalam upaya menekan biaya logistik sehingga dapat bermitra dengan pemilik barang secara business to business dalam menurunkan cost logistik di pelabuhan Priok.

"Jangan kayak sekarang, layanannya saja masih semerawut kok mengusulkan mau naikkan tarif bongkar muat untuk kargo nonkontener.Jelas kami menolak kenaikkan itu," paparnya.

Dia juga mengatakan, rencana kenaikan tarif bongkar muat di pelabuhan Priok yang di usulkan oleh APBMI DKI Jakarta menunjukan bahwa asosiasi tersebut tidaklah mendukung program pemerintah dalam mengendalikan biaya logistik di pelabuhan Priok yang dianggap sudah tinggi.

Seharusnya,imbuhnya, perusahaan tersebut yang notabene juga berstatus PBM terseleksi di Priok dapat mengendalikan biaya di internalnya.

"Kebiasaan cari gampangnya PBM dipelabuhan yang ingin meningkatkan profit usahanya dengan menaikan tarif harus di hentikan, karena praktik seperti itu ujung-ujungnya rakyat yang menderita akibat tingginya harga barang dan mengakibatkan turunya daya beli masyarakat dan berakibat inflasi,"paparnya.