Bisnis.com, JAKARTA -- Industri pengolah garam konsumsi girang impor bahan baku segera datang. Meskipun demikian, kegembiraan itu hanya berlangsung sementara.
UD Rizky Mandiri, industri pengolah garam konsumsi berskala menengah di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat jatah pembelian 1.800 ton dari PT Garam atau 45% dari kapasitas produksi perusahaan sebanyak 4.000 ton per bulan.
"Walaupun hanya 1.800 ton, yang penting teman-teman IKM bisa jalan walaupun belum kapasitas penuh," ungkap Direktur UD Rizky Mandiri Sukawi saat dihubungi, Rabu (1/3/2017).
Akibat kelangkaan bahan baku di dalam negeri yang dipicu oleh gagal panen di sentra-sentra garam rakyat, produksi UD Rizky tersendat. Praktis sejak Januari, produksi UD Rizky hanya 120 ton per bulan karena mesin hanya beroperasi dua atau tiga hari sekali.
Kini, UD Rizky menunggu kedatangan bahan baku menyusul rekomendasi impor sebanyak 75.000 ton yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk PT Garam.
Sukawi memperkirakan jatah sebanyak itu akan membuat UD Rizky beroperasi rutin setiap hari mulai April, tetapi mungkin hanya bertahan sebulan. Dia berharap pemerintah memikirkan kelangsungan bahan baku hingga musim panen garam tiba pada semester II/2017.
Adapun PT Susanti Megah, produsen garam konsumsi berskala besar, mendapat alokasi 11.000 ton dari PT Garam.
Namun, General Manager PT Susanti Megah Tonny Winarko memperkirakan jatah itu hanya cukup memenuhi kebutuhan bahan baku selama 1,5 bulan mengingat kapasitas produksi garam konsumsi perusahaan 12.500 ton per bulan.
"Setelah itu mesin mati lagi. Kami industri perlu adanya kontinuitas suplai bahan baku," katanya.
Pasalnya, lanjut dia, panen garam rakyat baru tiba paling cepat akhir Juli karena proses penuaan air laut untuk memperoleh kepekatan 23 derajat Be membutuhkan waktu sebulan jika hujan terus berlangsung.
Impor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi dilatarbelakangi oleh gagal panen garam rakyat tahun lalu akibat kemarau basah. Data KKP menyebutkan produksi garam rakyat hanya 144.009 ton, jauh di bawah target pemerintah 3,6 juta ton.
