Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menekankan kebijakan pembangunan rumah susun untuk mengurangi defisit hunian 11,4 juta.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR juga menargetkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) pada 2017 ini sebesar 13.155 unit dengan alokasi APBN sebesar Rp4,7 Trilyun.
Target pembangunan Rusun ini adalah bentuk intervensi dan upaya pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi kelompok MBR melalui pembangunan hunian vertikal.
Target pembangunan rumah susun ini akan dilaksanakan oleh Satker SNVT bidang perumahan sebesar 2.344 unit dalam 46 menara atas target pelaksanaan pembangunan baru dan pemeliharaan rumah susun terbangun untuk mendorong penghunian dan serah terima aset.
Kepala Seksi Penyediaan Rusun Wilayah 2 Subdirektorat Penyediaan Direktorat Rumah Susun sekaligus Ketua Panitia Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Tahun Anggaran 2017 Manda Machyus menyatakan pihaknya baru saja menggelar pertemuan yang diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan penyamaan persepsi bagi penyelenggara pembangunan rusun SNVT Bidang Perumahan di seluruh wilayah provinsi Indonesia.
"Kami harap para peserta dapat memahami proses pelaksanaan pembangunan hunian vertikal khususnya dalam tahapan pengendalian konstruksi pembangunan Rusun yang akan dibangun untuk masyarakat," ujarnya melalui siaran pers, Sabtu(25/2).
Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut antara lain Kebijakan Direktorat Rusun pada SNVT penyediaan perumahan, Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Rusun yang tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, serta tertib administrasi, dan lainnya.
Para peserta, imbuhnya, juga diajak untuk melihat salah satu contoh hasil pembangunan Rusun yang dianggap baik di wilayah Jawa Timur serta melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Rusun Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Tulungagung yang baru saja diresmikan Bapak Wakil Presiden RI pada Bulan Januari yang lalu.
Sehingga melalui kunjungan lapangan ini, peserta rapat koordinasi akan mendapat gambaran utuh mengenai kualitas pembangunan Rusun yang baik untuk dapat diterapkan pada lokasi pembangunan rumah susun di setiap lokasi SNVT.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, Kepala SNVT Provinsi Jawa Timur dan PPK SNVT bidang Perumahan dan para kontraktor pelaksana serta konsultan MK Pembangunan Rumah Susun SNVT Tahun 2017.
