Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan pengaruh administrated price atau harga yang diatur pemerintah dalam mendorong inflasi akan dirasakan sampai dua bulan kedepan.
“Kita pilih mengurangi beban pemerintah, memang akan terjadi inflasi 1-2 bulan, setelah ini terjadi equilibrium, harga akan stabil lagi,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (3/2/2017).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis laju inflasi Januari sebesar 0,97%, atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia 0,69% dan sejumlah ekonom di kisaran 0,7%.Angka inflasi pada Januari 2017 itu merupakan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir yang terjadi pada bulan Januari. Terakhir, pada Januari 2014 inflasi mencapai 1,07%.
Penyumbang utama inflasi di bulan pertama 2017 didorong aspek transportasi, jasa keuangan, perumahan dan bahan bangan. Adapun, inflasi yang disebabkan oleh administrated price atau harga yang diatur pemerintah juga jadi pendorong, dengan inflasi untuk administrated price 2,57%.
Seperti diketahui, pada awal 2017, terjadi kenaikan beberapa harga yang diatur pemerintah, seperti tarif dasar listrik 900 VA, bahan bakar non-subsidi, dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), baik roda dua, maupun roda empat. Selain itu, tarif pulsa telepon ponsel juga naik .
Menurut JK, memang ada konsekuensi yang diambil dalam rangka mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah, dalam hal ini inflasi. Namun, dia mengatakan setelah mencapai titik equilibrium, secara berangsur harga barang nantinya akan kembali stabil.
“Itu selalu begitu, dan itu pilihan, dan pemerintah memilih itu. Untuk ekonomi kita yang lebih baik,” ujarnya.
