Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, salah satu isinya redistibrusi aset berupa pemberian konsensi lahan kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan ada sekitar 12,7 juta hektar lahan yang akan diberikan kepada masyarakat.
"Konsensi itu akan diberikan ke masyarakat, bukan kepada perusahaan besar, bukan kepada korporasi, tetapi kepada masyarakat. Agar gini ratio itu menjadi semakin sempit," ujar presiden dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan gini ratio Indonesia pada September 2016 berada di level 0,394. Angka tersebut turun tipis sebesar 0,008 poin dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 0,402.
Menurut Kepala Negara, kebijakan pemerataan ekonomi sesungguhnya sudah dimulai. Ambil contoh, pada Januari 2017 pemerintah membagikan lahan kepada kelompok-kelompok masyarakat di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ada kelompok yang mendapat 400 hektar, 700 hektar, dan 1.300 hektar, serta tanah adat.
Presiden mengatakan bentuk ini merupakan bagian dari proses redistribusi aset, reforma agraria, dan akses modal. Pemberian konsensi ini haruslah bersifat produktif.
"Kalau dulu yang gede diberi konsensi langsung membuat pabrik. Sekarang yang gede silakan membuat pabrik, tapi konsensinya ada di rakyat. Inilah kerjasama gotong royong yang ingin dikerjakan ke depan agar gini ratio kita semakin menyempit," ujar presiden.
Joko Widodo mengatakan hingga saat ini kebijakan masih dalam proses. Dia ingin kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengejar pemerataan ekonomi.
