Bisnis.com, MEDAN— Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta kepada Kementerian Perhubungan agar meninjau ulang Keputusan Menteri Perhubungan No.901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2016.
Pemprov menilai pengalihan pelabuhan hub internasional untuk wilayah Indonesia bagian Barat dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menuturkan, Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan mampu mendongkrak perekonomian provinsi. Tak hanya pelabuhan, di dalam kawasan yang sama juga terdapat PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum).
“Selain itu, akses ke Pelabuhan Kuala Tanjung juga nantinya akan terhubung ke KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] Sei Mangkei. Kami sangat berharap keputusan tersebut diperbaiki. Sumatra, khususnya Sumut juga membutuhkan dan bisa menjadi hub internasional wilayah Barat. Kami sadar memang Priok lebih besar dan ibukota negara,” papar Erry, Selasa (24/1/2017).
Lebih lanjut, dia akan segera berdiskusi dengan instansi dan SKPD terkait mengenai perubahan tersebut. Erry kembali menyayangkan keputusan menteri tersebut, karena otomatis ongkos logistik produk-produk dan komoditas ekspor unggulan Sumut akan meningkat.
“Ongkos logistik pasti lebih tinggi. Kami akan bahas dulu, kemudian memutuskan apakah akan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat. Kalau semua ke Priok lagi, ya sentralistik lagi. Kami berharap pelabuhan di Sumut juga bisa dimaksimalkan,” tambah Erry.
Senada, Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli mengemukakan Keputusan Menhub tersebut akan menurunkan daya saing produk dan komoditas ekspor Sumut. Menurutnya, Pelabuhan Kuala Tanjung harus menjadi hub internasional agar bisa bersaing bahkan mengungguli pelabuhan di Singapura.
“Ini juga justru membuka peluang kartel, kalau semuanya ke satu ‘lubang’. Kenapa tidak dibiarkan bersaing sehat, agar terus meningkatkan pelayanan di masing-masing pelabuhan. Sumut punya Bandara Kualanamu, hub internasional untuk transportasi udara. Kemudian ada Kuala Tanjung. Kalau ada sinergi nanti di antara keduanya, itu sangat baik dan strategis. Potensi pengembangan perekonomian Sumut sangat besar,” terangnya.
Khairul menambahkan, jika nantinya eksportir Sumut harus melakukan ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, tak hanya biaya logistik yang akan bertambah, tapi juga kerugian waktu dan kualitas produk serta komoditas.
“Artinya akan ada double handling. Kami jelas menolak keras keputusan menteri. Seharusnya pelaku usaha dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Saya perkirakan ongkos logistik akan naik 15%-20%. Belum lagi, kami harus merevisi kontrak ekspor. Ini sudah tidak sesuai dengan Nawacita.”
Sebelumnya, saat Menko Bidang Maritim Luhut Panjaitan mengunjungi Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung, Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menuturkan, pihaknya terus mengerjakan pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung. Dia menargetkan operasional pada semester II/2017.
Tak hanya itu, Pelindo I juga terus mengembangkan Terminal Peti Kemas Belawan dalam dua tahap untuk menambah kapasitas bongkar muat kontainer di Belawan.
Asisten Manajer Hukum dan Humas Belawan International Container Terminal (BICT) Pelindo I Tengku Irfansyah merinci, sepanjang tahun lalu, total volume ekspor mencapai 4,21 juta ton atau 195.343 boks. Volume ini meningkat dibandingkan dengan realisasi pada 2015 yakni 4.05 juta ton.
“Berdasarkan jenis komoditasnya, ekspor yang mendominasi masih CPO yakni 757.038 ton, diikuti karet 621.359 ton, dan minyak 584.116 ton. Selain itu, komoditas ekspor lainnya dari Pelabuhan Belawan yakni sabun, produk kimia, kertas, bahan makanan dan kayu.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
