Kabar24.com, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk berkomitmen penuh mendukung upaya Kementrian Keuangan menyusun APBN yang kredibel, jujur dan tanpa kamuflase.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun setelah mendengar adanya informasi tentang praktik ijon cukai demi menutup kekurangan penerimaan negara. Ijon cukai berarti pemerintah menarik pembayaran cukai di depan, ujarnya.
Dalam acara rapat kerja Komisi XI DPR dengan DJBC hari ini, Misbakhun mengaku mendapat keluhan dari sejumlah pengusaha soal praktik ijon cukai tersebut. Menurutnya, para pengusaha pun tidak kuasa menolaknya.
“Mereka bilang, masa kami menolak. Toh yang meminta kan pemerintah kita,” ujar Misbakhun, Senin (16/1/2017). Dia kemudian mencocokkannya dengan data statistik tentang penerimaan negara dari cukai.
Selama Januari hingga Februari 2016, pemasukan cukai cenderung stagnan di angka Rp5 triliun. Tapi mulai Maret 2016, ada lonjakan Rp18 triliun, namun terhenti di angka Rp19 triliun pada Juni 2016.
Sedangkan pemasukan paling tinggi dari cukai sepanjang 2016 adalah pada Desember. Angkanya mencapai kisaran Rp30 triliiun hinggaRp36 triliun.
"Kalau terjadi lonjakan pada Desember, lalu Januari dan Februari berikutnya turun, ini kan sangat aneh. Sebab idealnya, sepanjang bulan itu kan seharusnya flat," ujar Misbakhun.
Politisi Golkar itu mengakui, lonjakan penerimaan cukai memang bisa menutupi kekurangan pemasukan negara dari pajak. Namun, katanya, sebagaimana keinginan Menkeu Sri Mulyani maka APBN juga harus kredibel dan tanpa kamuflase.
"Saya apresiasi penerimaan cukai tahun ini di tengah penerimaan pajak yang turun. Tapi kan Menkeu bilang ingin membangun kebijakan yang tepercaya. Jadi tak boleh ada kamuflase, kita harus berterus terang," ujarnya.
Secara khusus Misbakhun mengingatkan agar jangan sampai kebijakan DJBC) justru membunuh industri tembakau. Sebab, pemerintah justru ambigu karena di satu sisi memburu pemasukan yang tinggi dari cukai rokok, tapi di sisi lain juga berupaya mengendalikan industri tembakau.
"Ini saya membela konstituen saya. Mereka petani dan buruh pabrik yang hidupnya tergantung dengan itu. Mereka juga punya hak hidup," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.
