Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sebesar Rp802 miliar di sepanjang tahun ini lebih besar dari realisasi pajak daerah dari tahun lalu yang hanya Rp536 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Azharizman Rozie mengatakan pihaknya mengincar wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya pada tahun lalu, mengingat rendahnya realisasi pada tahun lalu.
"Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan masih menjadi andalan kita. Karena sektor tersebut selalu mendominasi," katanya, Selasa (10/1/2017).
Pemerintah Kota Pekanbaru akan membentuk juru sita dan pemeriksa pajak. Pihaknya juga akan memperkuat sistem IT sehingga target tersebut bisa direalisasikan.
Rozie juga menerangkan angka target tersebut sudah cukup realistis. Karena Pekanbaru saat ini sudah menjadi kota jasa dan pusat investasi. Dengan demikian, peluang meningkatnya PAD pajak masih akan tetap besar pada tahun ini.
Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat dari pajak daerah dan retribusi mencapai Rp3,3 triliun pada tahun ini, atau naik 23% dibandingkan target 2016.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Masperi mengatakan di tahun depan pihaknya akan menggenjot pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, dan pajak alat berat di perkebunan.
"Dari data kami ada sekitar 2 juta kendaraan di Riau, yang aktif membayar pajak di data kami sebanyak 1,4 juta sampai 1,7 juta unit, sisanya belum membayar," katanya.
Dia menjelaskan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak ini diperkirakan berada di wilayah perkebunan sehingga jauh dari pantauan petugas Dispenda dan pemerintah daerah setempat.
Untuk mendorong partisipasi dan realisasi pajak, pihaknya mengaku tahun ini akan rutin melakukan razia ke pabrik kelapa sawit (PKS), karena banyak di antara kendaraan bermotor itu digunakan sebagai alat pengangkut tandan buah segar kelapa sawit.
Selain itu Dispenda juga bakal meningkatkan pembayaran pajak dari alat berat yang beroperasi di sejumlah proyek dan rincian objek pajak sesuai operasional alat berat di lapangan.
"Alat berat ini banyak jenisnya karena itu perlu rincian sebelum menarik pajak, selain itu alat berat tidak beroperasi terus-menerus, hanya dioperasikan sesuai proyek atau pekerjaan di lapangan," katanya.
Sementara itu realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau hingga akhir tahun diperkirakan bakal kurang Rp300 miliar, karena pemprov Riau belum mengitungnya secara pasti.
"Saat ini realisasi pajak daerah untuk PAD Riau baru Rp2,4 triliun dari target Rp2,7 triliun, masih kurang sekitar Rp300 miliar," katanya.
Masperi yang juga Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Riau mengatakan sisa waktu dua hari kedepan diperkirakan tidak dapat memenuhi target pendapatan.
Dari total pendapatan pajak, kontribusi yang sudah sesuai target yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian 100%.Lalu pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 74%, dan Pajak Air Permukaan sebesar 64%.
Sebelumnya, Pemprov Riau juga tengah membidik potensi PAD senilai Rp100 miliar dari pengelolaan pelabuhan perikanan dan kawasan pesisir di wilayah tersebut.
